Program Mirip Tapera Sudah Ada di China, Sukses Beri Warga Rumah?

Jakarta, CNBC Indonesia - Program perumahan mirip Tapera sebenarnya sudah ada di China. Negeri Tirai Bambu, memiliki tunjangan dana perumahan yang disebut sebagai Housing Provident Fund (HPF).

Mengutip penelitian dari Chun Chen dan Zhi Gang Wu dengan judul China's Housing Provident Fund: Inequitable and Inefficint di tahun 2006 di laman irbnet.de, HPF didifinisikan sebagai dana perumahan jangka panjang, wajib, bersifat ganti rugi dan saling membantu. Ini didirikan sebagai bentuk tabungan sukarela untuk membantu pembiayaan rumah.

Baca: Sejarah Tapera di RI: Penguasa Berganti, Warga Tetap Sulit Punya Rumah

Program awalnya diperkenalkan tahun 1990. Kota Shanghai menjadi percontohan di 1991 namun program ini sendiri diperluas tahun 1995.

Intinya, baik unit kerja maupun individu akan berkontribusi pada "rekening bersama". Bank-bank yang ditunjuk selanjutnya akan menambah dana dengan individu pinjaman perumahan melalui sistem hipotek.

Baca: 7 Negara Ini Sudah Terapkan Program Perumahan Mirip Tapera

"Pemerintah China memulai program ini untuk mendorong penghuni perumahan umum membeli rumah mereka. Ini juga berguna untuk membantu mendanai pensiun bagi anggotanya," tulis laman itu, dikutip Kamis (30/5/2024).

Penelitian lain dimuat laman Federal Reserve Bank of Dallas dan laman science direct. Disebut sebenarnya skala lebih besar HPF dilakukan di seluruh China tahun 1999.

"Program ini melibatkan skema tabungan wajib berdasarkan pendapatan tenaga kerja. Deposito masa lalu dikembalikan ketika pekerja membeli rumah atau pensiun," tulis peneliti bernama Xiaoqing Zhou.

"Selain itu, program ini menyediakan KPR dengan tarif bersubsidi untuk memfasilitasi pembelian rumah tersebut," tambahnya.

Dikatakan bahwa perumahan dengan fitur-fitur ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepemilikan rumah sebesar 8,7 poin persentase. Termasuk meningkatkan rata-rata ukuran rumah sebesar 20%.

Meskipun kebijakan HPF menghasilkan kinerja dalam membantu beberapa karyawan membeli rumah pribadi, penelitian itu mengungkap namun terdapat permasalahan dan risikonya masih terlihat jelas. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kebijakan HPF merupakan salah satu kegagalan selama ini proses reformasi perumahan di China

"Pada akhir tahun 2005, 63,29 juta karyawan memiliki akun HPF. Jumlah HPFnya sekitar 625,95 miliar yuan (sekitar Rp 1400 triliun), tetapi 165,6 miliar yuan (sekitar Rp 378 triliun) disimpan di bank dan tidak digunakan," bunyi penelitian Chun Chen dan Zhi Gang Wu.

"Efisiensi yang rendah membuat kebutuhan HPF diragukan," tambahnya.

Sementara itu, mengutip Global Times pekan ini, sebenarnya angka penjualan perumahan China saat ini tengah menurun. Properti over suplly di negara itu. Di Provinsi Hubei misalnya, untuk menanggapi over suplly pemerintah menurunkan down payment (DP). Dari yang semula 20% harga rumah menjadi 15%.

"Kota-kota besar lainnya termasuk Xi'an di Provinsi Shaanxi China Barat Laut dan Hefei di Provinsi Anhui China Timur menerapkan rasio uang muka yang disesuaikan," tambah laporan media pemerintah itu.

"Guiyang di Provinsi Guizhou China Barat Daya dan Lhasa di Daerah Otonomi Xizang China Barat Daya mengumumkan rencana untuk mengikuti kebijakan penurunan suku bunga pinjaman dana simpanan."

Negara Lain

Sebenarnya sistem mirip Tapera tak hanya di China. Tetapi ada juga beberapa negara lain.

Berikut rangkumannya:

Chili

Dalam 30 tahun terakhir, Chili telah membuat kemajuan besar dalam membuktikan akses terhadap perumahan yang terjangkau. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menunjukkan bahwa proporsi keluarga dan individu yang tidak memiliki perumahan, atau perumahan di bawah standar, turun dari 23% pada tahun 1992 menjadi 10% pada tahun 2011.

Namun, kualitas perumahan yang buruk dan kepadatan penduduk masih menjadi masalah dibandingkan dengan standar internasional. Karena melakukan segregasi perumahan di wilayah perkotaan.

Penyediaan perumahan yang terjangkau di Chile mencakup subsidi untuk rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah, skema sewa untuk membeli, dan subsidi sewa. Program seperti Subsidios para Acondicionamiento Termico de la Vivienda juga menawarkan subsidi regenerasi perumahan bagi rumah tangga di tiga kuintil pertama distribusi pendapatan, termasuk perbaikan atap dan dinding.

Belanda

Di Belanda, perumahan sosial, yang dikenal sebagai "sociale huurwoningen," ditawarkan kepada warga dengan tarif bersubsidi. Mereka yang tinggal di rumah bersubsidi hanya membayar tidak lebih dari 710,68 euro (Rp12,4 juta) per bulan, dan sisanya ditanggung oleh pemerintah. Pengendalian sewa berarti harga tidak boleh naik lebih dari 4,3% per tahun.

Perumahan dikelola melalui sistem poin, yang menentukan nilai properti yang akan ditinggali pemohon, dan juga sewanya. Pengawasan terhadap sistem ini dilakukan oleh dana perumahan pusat Centraal Fonds Volkshuisvesting.

Filipina

Di Filipina, pekerja dan pemberi kerja dari sektor formal maupun informal wajib mengikuti program iuran yang digunakan untuk dana pensiun, kecelakaan kerja, dan pembiayaan perumahan pesertanya. Namun bagi sektor informal baru bisa mengikuti program jika pendapatan lebih dari 1.000 peso per bulan. Untuk iuran, pekerja akan dikenakan sebesar 3,63% dari gajinya, sementara perusahaan membayar sebesar 7,37%. Untuk iuran dari sektor informal sebesar 11%.

Malaysia

Pemerintah Malaysia telah memberikan beberapa insentif untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah dan pembeli rumah pertama mereka. Bantuan ini disebut program insentif pemerintah.

Ada juga sejumlah program provinsi yang membantu pembeli rumah pertama kali, biasanya dengan mengurangi jumlah pajak pengalihan tanah, seperti yang tercatat dalam data Asosiasi Perumahan Internasional (IHA). Ada juga Malaysian Employee Provident Fund (EPF), program tabungan wajib untuk masa pensiun dan tabungan perumahan, khususnya bagi karyawan di sektor swasta.

Lewat EPF, karyawan diwajibkan untuk menyumbangkan sebagian dari pendapatan kotor mereka (saat ini sebesar 11%) dan pemberi kerja akan menambah tambahan sebesar 12-13% dari gaji karyawan mereka.

Meksiko

Di Meksiko, perumahan bagi kelompok berpendapatan rendah disediakan melalui perumahan swadaya. Dalam sepuluh tahun terakhir, beberapa program telah diperkenalkan untuk membantu perumahan sosial atau perumahan yang terjangkau. Program "Tu Casa" dan "Vivienda Rural" memberikan hibah untuk pembangunan rumah baru, pembelian rumah yang sudah ada, dan renovasi rumah.

Pada tahun 2007, program "Esta es tu Casa" diperkenalkan untuk membantu rumah tangga yang pendapatannya kurang dari lima kali upah minimum untuk pembelian rumah, konstruksi, atau perbaikan. Dana tersebut dikeluarkan melalui badan eksekutif seperti bank, lembaga perumahan. Produksi perumahan sosial kini mengintegrasikan prioritas seperti keberlanjutan dan redensifikasi di dalam kota.

Singapura

Pemerintah Singapura memiliki Central Provident Fund (CPF), skema tabungan jaminan sosial wajib yang didanai oleh kontribusi pemberi kerja dan pekerja. CPF adalah pilar utama sistem jaminan sosial Singapura, dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pensiun, perumahan, dan perawatan kesehatan.

Pengusaha dan karyawan masing-masing memberikan kontribusi sebesar 17% dan 20% dari gaji bulanan biasa, hingga batas atas pendapatan sebesar SG$ 6.800 atau sekitar Rp81,3 juta (mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2024). Oleh karena itu, kontribusi maksimum mereka masing-masing adalah SG$ 1,156 dan SG$ 1,360 per bulan.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tapera Ditolak Buruh & Pengusaha, Ini Kata Menteri Jokowi!