Parlemen Jadi Motor Penggerak Perubahan Penyediaan Air Bersih

Badung, CNBC Indonesia - Air menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dapat diakses secara berkeadilan dan terjangkau. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, masalah air harus menjadi agenda politik bersama, baik dalam konteks nasional, regional, dan global.

"Kita harus memastikan air dapat diakses dan didapatkan dengan harga terjangkau oleh semua rakyat tanpa terkecuali," kata Puan dalam World Water Forum ke-10, Senin (20/5/2024).

Dia menegaskan parlemen harus menjadi motor penggerak perubahan untuk menyediakan air bersih untuk semua. Puan mengatakan, saat ini generasi muda juga menuntut tindakan konkret dalam pengadaan air bersih, dan bukan hanya sekadar janji.

Makanya diplomasi yang dilakukan oleh parlemen sangat diperlukan dalam memperkuat hydro diplomacy. Parlemen harus berperan dalam tata kelola air internasional.

"Dinamika abad 21 menuntut diplomasi lebih inklusif termasuk dengan partisipasi parlemen mencari permasalahan global termasuk soal air," ujar Puan.

"Ini menjadi tantangan kepada parlemen untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang menjawab kepentingan rakyat. Apakah kita dapat menerjemahkan komitmen ini menjadi langkah selanjutnya," sambungnya.

Pada pertemuan parlemen di gelaran World Water Forum ke-10, menurutnya berhasil menyusun sebuah komitmen untuk memperbaiki alokasi sumber dana anggaran yang proporsional untuk air bersih.

"Kami berhasil membahas poin penting untuk rekomendasi sejalan dengan tema kita, Memobilisasi Aksi Parlemen mengenai Air untuk Kesejahteraan Bersama," kata Puan.

Menurutnya sisi legislatif harus mampu merumuskan aksi nyata untuk melindungi sumber daya air, sehingga air bisa menjadi sumber perdamaian dan kesejahteraan bersama.

"Kita harus menentukan langkah strategis untuk merumuskan aksesibilitas, keterjangkauan air buat semua. Untuk mengatasi isu air bersih kita perlu membuat aksi konkret di tingkat lokal dan internasional," ungkapnya.

Pada tingkat lokal, harus menggunakan kearifan lokal untuk konservasi tata kelola air. Contohnya Bali yang menerapkan subak yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap alam.

"Di tingkat domestik, parlemen melalui fungsi anggaran legislatif dan pengawasan dapat berperan besar dalam pentingnya penyediaan air bersih bagi masyarakat," tegasnya.

Sementara di tingkat internasional kerja sama antarnegara perlu diperkuat karena air merupakan isu lintas negara. Negara-negara yang hadir dalam World Water Forum ke-10 menurutnya dalam posisi saling belajar dan bertukar pengalaman.

Kerja sama internasional juga bisa mempercepat adaptasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai solusi mengubah kelangkaan menjadi kecukupan. Misalnya saja, teknologi penyulingan air dan distribusinya yang bisa diadaptasi oleh negara berkembang.

"Masyarakat internasional termasuk parlemen harus membantu menjembatani alih teknologi ini," ujar Puan lagi.

Anggota Biro Komite Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan, Putu Supadma Rudana mengatakan beberapa poin penting yang telah disoroti selama diskusi. Pertama, penting untuk memastikan air sebagai hal yang penting dalam agenda Parlemen, dan mendorong dialog parlementer baik pada tingkat nasional maupun internasional.

"Kedua komunitas dan populasi lokal penting dalam upaya global kita untuk menjamin air, keadilan dan keamanan serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan mempertimbangkannya," kata dia.

Selain itu, pengetahuan tradisional, pengelolaan air berkelanjutan menggantikan peran untuk membangun ketahanan masyarakat, dan ekosistem.

"Parlemen juga mendukung adaptasi perubahan iklim sejalan dengan standar internasional. Iklim yang bagus dan tantangan yang melampaui batas negara," ungkapnya.

"Pentingnya peningkatan diplomasi dalam pengelolaan sumber daya air, pengetahuan tertentu dan praktik yang baik untuk mengatasi keamanan air," tambahnya.