Geramnya Bos Pengusaha-Minta Jokowi Larang Cuti Bersama, Buruh Setuju?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan menghapus kebijakan cuti bersama atau menghapus libur untuk bidang usaha tertentu. Sebab, kegiatan ekonomi di bidang usaha tersebut memiliki efek domino yang bisa mengganggu kegiatan usaha lainnya.

Hal itu disampaikan pengusaha nasional merespons kemacetan parah yang sempat terjadi di jalur menuju pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu (15/5/2024) lalu.

Menurut JICT, kemacetan horor truk-truk kontainer di Jalan Raya Yos Sudarso - Sulawesi dan Jampea Tanjung Priok itu sebagai dampak dari libur panjang di pekan sebelumnya.

"Pelabuhan Laut Tanjung Priok atau mana pun yang melayani impor dan ekspor seharusnya buka 24 hours 7 days a week, tidak ada libur karena jadwal kapal luar tidak mengikuti waktu libur Indonesia," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (18/5/2024).

Karena itu, lanjutnya, perlu ada peraturan dari pemerintah agar tak ada libur bagi kegiatan usaha terkait pelayanan publik. Regulasi dimaksud, imbuh dia, cukup berupa Keputusan Presiden (Keppres)

"Keputusan Presiden saja, untuk pelayanan publik jangan pernah ada libur dan 24 jam. Kan masyarakat tidak libur dari aktivitas sebagai manusia, petugasnya bisa diatur hari dan jam kerjanya," ujar Benny.

Baca: Pabrik Semen Sedang Tak Baik-Baik Saja, Stok Membatu di Gudang

Hal senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan.

"Kemacetan ini efek libur panjang. Memang begitu. Libur panjang ini sebetulnya nggak perlu diberlakukan untuk sektor logistik. Karena begitu terhenti, lalu dibuka, jadinya menumpuk," kata Gemilang kepada CNBC Indonesia.

"Di Tanjung Priok itu ada yang namanya closing time kapal. Jadi, kapal untuk ke luar negeri (ekspor) itu window-nya, dibukanya, hanya 5 hari. Artinya, 120 jam. Jadi, begitu dibuka, semua truk kontainer masuk ke kawasan dermaga Tanjung Priok itu ada waktu selama 120 jam. Nah, yang tadinya 5 hari, kemudian libur panjang, jadinya tersisa 2 hari. Kalau 2 hari kali 24 jam berarti hanya 48 jam. Bayangkan, space 1 kapal itu 2.500-5.000 TeUS, berarti ada sekitar 5.000 truk yang harus masuk. Yang tadinya itu 5 hari jadi 2 hari, kan nggak mungkin," jelasnya.

Belum lagi, lanjut Gemilang, karena terbatasnya waktu, akan memicu keterlambatan hingga menyebabkan terkena penalty dwelling time. Hal ini dialami oleh kapal-kapal pembawa barang impor.

"Nah ini akan merugikan pemilik barang. Karena ujung-ujungnya penalty itu akan dibebankan ke pemilik barang. Penalty itu besarnya 900% dari tarif resmi. Jadi, kalau kapal impor itu bongkar muatannya dikasih waktu gratis selama 3 hari. Tapi kalau lebih dari situ kena denda, penalty, dwelling time. Ini memberatkan pemilik barang," ungkap Gemilang.

"Jadi, masalah libur panjang ke sektor logistik ini merugikan. Sebaiknya pemerintah kaji lagi. Kalau pegawai pemerintah mau diliburkan cuti bersama, silahkan. Diatur saja. Tapi kalau ke logistik ini merugikan. Ini memang momok," tambahnya.

Dia pun meminta pemerintah membuat aturan dengan kajian mendalam. Sebab, imbuh dia, kebijakan libur bersama ini juga menyangkut pekerja pabrik. Di mana, sesuai ketentuan, pekerja pabrik yang bekerja di hari libur akan mendapatkan upah overtime (lembur).

Baca: Ekonomi Global Ringkih, Krisis di Depan Mata?

Lalu bagaimana reaksi buruh?

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, memang ada pabrik yang harus terus menerus beroperasi. Dia mencontohkan, pabrik benang filamen sintetis. Jika mesin pabrik berhenti beroperasi, ujarnya, bahan baku bisa membeku.

Sementara, ada juga pabrik yang terpaksa harus memacu kinerja di pabrik untuk mengejar target produksi sebelum masuk libur. Karena harus memenuhi target tenggat waktu pengiriman barang yang sudah sangat mepet.

"Jadi memang agak susah mengatur liburnya," kata Ristadi kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (18/5/2024).

"Pemerintah harus tegas saja soal cuti bersama. Iya, iya, tidak ya tidak. Jangan fakultatif. Bisa dilaksanakan bisa tidak. Ini membingungkan dan bisa memicu konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha," tambahnya.

Dia mengatakan, maraknya cuti libur bersama berawal dari kebiasaan istilah hari kejepit dianggap sebagai hari libur.

"Banyak yang nggak masuk kerja karena tanggung," cetusnya.

"Awal ada cuti bersama itu cuti tambahan, dulu kan untuk memberikan keleluasaan lebih waktu libur dari seharusnya saat hari raya keagamaan terutama bagi yang mudik. Dalam konteks ini tentu jika tidak ada cuti bersama maka khususnya pekerja akan kurang recovery fisik mental saat masuk kerja, karena kelelahan terburu-buru," papar Ristadi.

Karena itu, imbuh dia, kalau mau adil, cuti bersama untuk semua. Dan jika ditiadakan pun juga untuk semuanya, jangan dibeda-bedakan.

"Soal teknis, sektor publik yang pelayanannya tidak boleh berhenti misal rumah sakit dan lain-lain bisa digeser liburnya, gantian liburnya agar pelayanan tetap bisa berjalan tapi hak pekerjanya juga tetap dipenuhi," kata Ristadi.

"Jadi pemerintah tegas saja," pungkas Ristadi.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pengusaha Minta Presiden Larang Libur Cuti Bersama, Ini Respons Buruh