Masih Ada Harapan! RI Punya 128 Cekungan Simpan 'Harta Karun' Migas

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bicara mengenai nasib industri minyak dan gas bumi (migas) di tengah tren menuju energi hijau. Hal itu diungkapkan Menteri Arifin dalam pembukaan Indonesia Petreleum Association (IPA) Convex pada Selasa (14/5/2024).

Menteri Arifin menyatakan, meskipun saat ini dunia sedang dalam tren mengadopsi sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan. Namun, minyak dan gas bumi masih akan memainkan perannya untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri terutama di sektor transportasi dan pembangkit listrik.

Adapun Gas akan digunakan untuk menjembatani penerapan 100% pembangkit energi terbarukan. "Namun demikian, industri hulu migas harus menerapkan strategi untuk mengurangi emisi termasuk penggunaan teknologi energi bersih seperti CCS/CCUS," ungkap dia dalam IPA Convex di ICE BSD, Selasa (14/5/2024).

Baca: Menteri ESDM Buka-Bukaan Nasib Industri Migas di Depan Pengusaha

Nah, untuk memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi, saat ini Indonesia memfokuskan upaya untuk mengeksplorasi cekungan minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia masih memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah yang belum dimanfaatkan.

"Dari 128 cekungan hidrokarbon, 68 cekungan masih belum dieksplorasi," tegas Menteri.

Sementara itu, Menteri Arifin Tasrif menegaskan bahwa mulai tahun ini, Pemerintah Indonesia mempromosikan penambahan wilayah kerja minyak dan gas baru setiap tahunnya. Para investor dapat berpartisipasi melalui proses lelang wilayah kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah atau secara langsung bernegosiasi dengan pemerintah.

"Dalam rangka menjaga iklim investasi, kami juga memberikan beberapa fasilitas dan insentif perpajakan untuk kegiatan usaha hulu migas untuk memberikan iklim investasi yang menarik bagi para investor terkait dengan aspek keekonomian pengembangan migas," ungkap dia.

Dengan kata lain, selain memberikan syarat dan ketentuan yang menarik di awal kontrak, pada saat pengembangan lapangan, Pemerintah juga memiliki kebijakan untuk dapat memberikan fasilitas dan insentif perpajakan.

Sebagaimana diketahui, fasilitas perpajakan tersebut akan mencakup beberapa pembebasan pajak tidak langsung yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017, kemudian Insentif Kegiatan Usaha Hulu akan mencakup seluruh ketentuan yang menjadi kewenangan menteri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 199 Tahun 2021.

"Saat ini, kami sedang dalam tahap akhir merevisi Peraturan Pemerintah No. 27 dan 53 tahun 2017. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan kelayakan ekonomi proyek-proyek minyak dan gas bumi,"

Sejalan dengan komitmen Net Zero Emission, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan mengenai CCS/CCUS, termasuk Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2024.

Peraturan tersebut mencakup aspek Implementasi Berbasis Penangkapan dan Penyimpanan Karbon dimana hal tersebut sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan CCS/CCUS pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

"Saat ini, terdapat 15 proyek CCS/CCUS yang sedang dalam berbagai tahap. Dengan total sumber daya penyimpanan CO2 lebih dari 500 Giga Ton, kami percaya Indonesia memiliki peluang untuk perluasan pengembangan bisnis CCS/CCUS," tandas Menteri Arifin.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menteri ESDM Buka-Bukaan Nasib Industri Migas di Depan Pengusaha