PM Thailand Cabut Status 'Bebas' Konsumsi Ganja Akhir 2024

Jakarta, CNBC Indonesia - Thailand akan memasukkan kembali ganja ke dalam daftar narkotika pada akhir tahun ini. Hal ini ditegaskan oleh Perdana Menteri Thailand, kemarin, hari Rabu (8/5/2024).

Kebijakan mencabut status 'bebas' ganja untuk rekreasi ini sebuah perubahan yang mengejutkan karena diambil hanya dalam waktu dua tahun setelah Thailand menjadi salah satu negara pertama di Asia yang mendekriminalisasi penggunaan ganja untuk rekreasi.

Dikutip dari Channel News Asia, langkah ini dilakukan meskipun sektor ritel ganja dalam negeri tumbuh pesat, dengan puluhan ribu toko dan bisnis bermunculan di Thailand dalam dua tahun terakhir dan industri ini diperkirakan bernilai hingga US$1,2 miliar pada tahun 2025.

"Saya ingin Kementerian Kesehatan mengubah peraturan dan memasukkan kembali ganja ke dalam daftar narkotika," kata Perdana Menteri Srettha Thavisin di platform media sosial X.

"Kementerian harus segera mengeluarkan peraturan yang mengizinkan penggunaannya untuk tujuan kesehatan dan medis saja," tambahnya.

Ganja telah didekriminalisasi untuk penggunaan medis pada tahun 2018 dan penggunaan rekreasi pada tahun 2022 di bawah pemerintahan sebelumnya, namun para kritikus mengatakan liberalisasi ganja dilakukan secara terburu-buru sehingga menyebabkan kebingungan besar mengenai peraturan dan regulasi.

Komentar Srettha ini datang menyusul pertemuan dengan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemberantasan narkotika, di mana ia berjanji akan mengambil sikap tegas terhadap obat-obatan terlarang dan memerintahkan pihak berwenang untuk memberikan hasil dan menunjukkan "kemajuan yang jelas" dalam 90 hari ke depan.

"Narkoba adalah masalah yang menghancurkan masa depan negara, banyak generasi muda yang kecanduan. Kita harus bekerja cepat, menyita aset (pengedar narkoba) dan memperluas pengobatan," ujarnya.

Dia juga meminta pihak berwenang untuk mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan kepemilikan narkoba menurut undang-undang, dari "jumlah kecil" menjadi "satu pil", untuk memungkinkan penegakan hukum yang lebih ketat oleh pihak berwenang.

Pemerintahan Srettha sebelumnya mengatakan mereka ingin memberlakukan undang-undang ganja pada akhir tahun ini yang akan melarang penggunaan ganja tujuan rekreasional dan hanya mengizinkan penggunaannya untuk tujuan medis dan kesehatan.

Hingga saat ini, belum jelas kapan ganja akan dimasukkan kembali ke dalam daftar narkotika atau proses apa yang harus dilakukan terlebih dahulu.