Dianggap Cawe-cawe Presiden, Hakim MK Sebut Pilpres RI Dipantau Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi perhatian dunia. Hal ini diketahui Arief ketika menghadiri pertemuan anggota Biro Asosiasi MK se-dunia World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) di Scuola Grande, San Giovanni Evangelista, Venice, Italia.

"Sidang MK itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa, tidak hanya di nasional tapi juga internasional," ungkapnya dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024)

"Para Ketua Asosiasi MK yang hadir dari seluruh dunia mewakili benua menanyakan saya mengenai pilpres dan pileg di Indonesia. Jadi ini mendapat perhatian yang sangat luas sehingga ada pendidikan sosial dan politik yang harus dilakukan dalam sidang ini," terang Arief.

Ada beberapa alasan, antara lain pelanggaran etik di MK hingga KPU saat proses Pilpres 2024. Termasuk yang disebut cawe-cawe oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Terutama yang mendapat perhatian yang sangat luas dan didalilkan para pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Cawe-cawenya Kepala Negara," jelasnya.

Sayangnya MK tidak bisa memanggil Presiden karena juga memegang perang sebagai Kepala Negara. "Dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan presiden Jokowi dalam pilpres. itu kemudian memunculkan beberapa hal: satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian keterlibatan ASN TNI Polri yang tidak netral, ada dugaan PJ Gubernur, Bupati, Walikota itu juga bermain di situ. ini dugaan yang perlu dibuktikan," terang Arief.

Maka dari itu kehadiran empat menteri, kata Arief dalam sidang ini menjadi sangat penting. Di samping juga sekaligus menjawab gugatan pemohon yang disampaikan pada beberapa sidang sebelumnya.

Adapun empat menteri tersebut adalah Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan dan Tri Rismaharini, Menteri Sosial.