Heboh di Sidang MK, Ini Fakta Penting Soal Bansos Jokowi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Program bantuan sosial atau bansos pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi pembahasan sentral dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Kubu calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menjadi pemantiknya, dengan menganggap pemberian bansos pemerintahan Jokowi saat Pilpres 2024 diberikan secara ugal-ugalan hanya untuk menaikkan elektabilitas pasangan calon tertentu.

"Penyalahgunaan bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, malah dijadikan alat transaksional untuk memenangkan pasangan calon tertentu," kata Anies saat sidang perdana PHPU di Gedung MK, Jakarta, beberapa waktu lalu, dikutip pada Rabu (3/4/2024).

Baca: Bansos Dipersoalkan di Sidang Sengketa Pilpres, Ini Kata Jokowi

Ahli dan saksi yang dihadirkan kubu Anies pun menyuarakan hal itu dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. Di antaranya disampaikan Ekonomi UI Faisal Basri dan Vid Adrison.

Terlepas dari itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo secara rutin melaporkan penggunaan anggaran bansos melalui pemaparan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Kinerja dan Fakta (APBN KITA) setiap bulannya melalui Kementerian Keuangan.

Pilihan Redaksi Update MK: Romo Magnis Sentil Jokowi Hingga Heboh Karung Beras Prabowo Siap Bersaksi! Sri Mulyani Hadir ke Sidang MK Jumat 5 April 2024 MK Panggil 4 Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres, Jokowi: Semua Hadir! Prabowo Rencananya Bakal Dilantik di IKN 4 Menteri Bakal Hadir ke Sidang MK, Simak Arahan Jokowi! Profesor IT Patahkan Tuduhan Anies-Ganjar Soal Kecurangan Sirekap KPU

Pagu anggaran bansos pada 2024, sebagaimana tertuang dal APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun. Total anggaran itu naik sekitar 6,08% dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.

Adapun realisasi pencairannya hingga Februari 2024, atau bulan saat terselenggaranya Pemilu/Pilpres pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun, naik hingga 134,86% dari realisasi pada Februari 2023 yang senilai Rp 9,58 triliun.

"Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp9,6 triliun tahun lalu ke Rp22,5 triliun, atau naik 135,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, pada pertengahan Maret lalu.

Dalam buku APBN KITA edisi Maret 2024 disebutkan bahwa kinerja penyaluran bantuan sosial hingga akhir Februari

2024 yang telah mencapai Rp22,53 triliun terutama untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat. Narasinya sama dengan yang tertuang dalam buku APBN KITA edisi Maret 2023 meski pada saat itu bukan bulan pencoblosan sebagaimana pada Februari 2024.

Realisasi bansos pada Februari 2024 yang mencapai Rp 22,5 triliun atau 14,8% dari pagu itu naik 19,33% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Terutama untuk penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I dan penyaluran bantuan kartu sembako Februari.

Realisasi belanja bansos hingga Februari 2024 itu antara lain dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); penyaluran bantuan program kartu sembako bagi 18,7 juta KPM; penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); penyaluran bantuan PIP bagi 1,4 juta siswa dan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 116,2 ribu mahasiswa; serta pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh BNPB.

Sementara itu narasi yang tertuang dalam realisasi bansos per Februari 2023 sebesar Rp 9,58 triliun atau 6,67% dari pagu itu bahkan terkontraksi 63,72% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pada periode itu, realisasi bansos terutama dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan iuran bagi 96,8 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes); Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 93,3 ribu mahasiswa oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan 8,2 ribu mahasiswa oleh Kemenag; bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 317,1 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM); bantuan Program Kartu Sembako kepada 1,1 juta KPM; serta bantuan kebencanaan oleh Kementerina Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

(arm/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sempat Bikin Heboh, Menkeu Beberkan Rincian Perlinsos Rp479 T