Produksi Minyak RI Ambles Tiap Tahun, Ternyata Ini Biang Keroknya

Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membeberkan sederet kendala operasional di sektor hulu migas. Sehingga berdampak pada pencapaian produksi minyak pada 2023 lalu.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mencatat realisasi produksi minyak 2023 tak mencapai target. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa isu. Isu pertama, adanya penurunan pengeboran sumur di Pertamina, dikarenakan terdapat isu safety stand down. Kondisi ini lantas berdampak pada capaian lifting minyak nasional.

"Terjadi di seluruh wilayah Pertamina sekitar 4 bulan di awal tahun, sehingga pengeboran tertunda," paparnya dalam RDP bersama Komisi VII DPR RI, dikutip Jumat (14/3/2024).

Baca: 10 Produsen Penyumbang Lifting Minyak Terbesar di Indonesia

Isu kedua, yakni mengenai kendala pengadaan lahan, perijinan dan finansial. Misalnya seperti kendala pembebasan lahan di wilayah PPKH oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Isu ketiga, yakni mengenai ketersediaan rig atau alat pengeboran di lapangan. Isu keempat, yaitu banyaknya gangguan operasional atau unplanned shutdown di beberapa lapangan migas. "Unplanned shutdown, kebocoran pipa dan power outage di PHE OSES, PHE ONWJ dan lain-lain," ujarnya.

Isu kelima, masalah cuaca dan banjir. Adapun cuaca ekstrem yang terjadi telah membuat lokasi pengeboran sumur dan fasilitas produksi migas terendam banjir, sehingga mobilisasi rig juga turut terhambat.

Baca: Fantastis! Ada Potensi Minyak Bumi 1 Miliar Barel di Dekat Jakarta

Isu keenam, minimnya integrasi infrastruktur gas. Misalnya seperti infrastruktur Gas Sei Mangkei-Dumai dan Cirebon-Semarang yang belum terintegrasi. Sehingga over supply gas di Jatim tidak bisa disalurkan ke area lain.

Isu ketujuh, pungutan PNBP untuk kegiatan eksplorasi. Adapun pungutan PNBP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membebani kegiatan eksplorasi.

Isu kedelapan, yakni tumpang tindih lahan dengan wilayah hutan konservasi. Misalnya seperti yang terjadi di Taman Nasional Zamrud (WK CPP), Dangku (WK Corridor), Sultan Thaha (WK South Betung), Tasik Tanjung Padang (WK Malacca Strait), Bukit Suharto (WK Sanga-sanga). Sehingga perlu kebijakan khusus dari KLHK.

"Kemudian Revisi UU Migas, Revisi PP 53 dan 27 tahun 2011 mengenai pembebasan bea masuk sampai akhir masa kontrak, ujarnya.

Setidaknya, berdasarkan data SKK Migas, lifting minyak 2023 baru mencapai 605,723 ribu barel per hari (bph) atau 91,78% dari target 660 ribu bph. Adapun, untuk 2024 ini target lifting minyak ditetapkan sebesar 635 ribu bph.

(ven)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lifting Minyak 2023 Tak Capai Target, Bos SKK Migas Buka Suara