Segelintir PNS Curhat Keberatan Dipindah ke IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan ada segelintir aparatur sipil negara (ASN) yang cerita keberatan untuk dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagaimana diketahui, mulai Juli 2024, Presiden Joko Widodo akan mulai memindahkan pusat pemerintahan ke ibu kota baru Indonesia tersebut, di Kalimantan Timur. Pemindahan untuk tahap awal itu mulai dari jabatan eselon I hingga pegawai, termasuk TNI-Polri.

Zudan mengatakan, setidaknya ada kurang dari 10 PNS yang cerita kepadanya merasa berat dipindah ke IKN. Ia pun mengusulkan supaya PNS yang merasa keberatan dipindah ke IKN segera melaporkan kepada atasannya masing-masing untuk digantikan dengan PNS yang siap.

"Di bawah 10 lah, tapi bukan pengaduan sebetulnya, mereka cerita aja, pak boleh enggak kalau saya enggak berangkat, ya cerita ke pimpinannya supaya diganti," kata Zudan saat ditemui di kawasan Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Senin (4/3/2024).

Zudan mengatakan, mayoritas yang curhat ialah PNS wanita yang telah memiliki anak. Mereka mengaku berat harus dipindah ke IKN karena anak-anaknya masih kecil atau baru-baru masuk sekolah, ditambah sang suami yang jufa rata-rata masih bekerja.

"Yang ang ibu-ibu, anaknya masih kecil-kecil, itu sama yang anaknya tanggung, SD kelas 3, SMP kelas 1, mau ditinggal masih kecil," ungkap Zudan.

"Terus suami-istri masing-masing kerja, istrinya ke sana, suaminya enggak bisa ke sana. Kalau istrinya yang enggak kerja, suaminya berangkat enggak ada masalah, bisa berangkat. Biasanya itu," tuturnya.

Untuk PNS yang memiliki permasalahan itu, menurut Zudan bisa melapor langsung ke atasan untuk dicari penggantinya. Sebab, ia memastikan, PNS saat ini berlimpah, sehingga tidak akan ada paksaan bagi mereka untuk ke IKN.

"Tapi kan prinsipnya PNS harus siap ditugaskan, tapi kita memahami lah dan kita enggak tergantung pada satu orang saja, penggantinya banyak lah. Nanti tinggal dia lapor ke pimpinan dicarikan yang bisa berangkat karena ASN banyak stoknya," ucap Zudan.

Zudan mengakui permasalahan yang menjadi sorotan ASN yang dipindah ke IKN saat ini adalah sekolah untuk anak. "Karena sekolahnya belum seperti yang ada di sini, itu problemnya memang sekolah," kata Zudan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas sebelumnya telah memutuskan untuk mengurangi jumlah ASN yang pindah ke IKN di Kalimantan Timur pada tahap awal tahun ini menjadi 6.000 orang dari sebelumnya 12.000 orang.

Pemangkasan ini, kata Anas, dilakukan untuk menyesuaikan kesiapan tempat tinggal di sana.

"Totalnya tadinya yang pindah 11.916 (orang), tetapi karena bangunan di sana yang siap 6.000 maka nanti 6.000 dulu yang akan pindah," ujar Anas Februari lalu.

Pada tahap pertama, tahun ini, mulanya direncanakan jumlah ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang. Terdiri dari 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga, sisanya 5.716 personel TNI-Polri.

Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya yang akan dipindah sebanyak 193, sedangkan PPT Pratama sebanyak 964. Sementara untuk pejabat fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang, dan jabatan pelaksana ada 2.026 orang.