Tak Perlu Kementerian Baru, Makan Siang Gratis Bisa Diurus Lembaga Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom menilai pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak perlu membentuk kementerian baru untuk melaksanakan program makan siang gratis.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai program ini cukup dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dinas pendidikan di daerah.
"Fokus program ini diberikan kepada anak sekolah, berarti ruang lingkupnya sekolah. Untuk sekolah ada dua lembaga yang terlibat, yaitu Kemendikbud dan dinas-dinas pendidikan di daerah, ini saja yang dimanfaatkan," kata Piter dikutip Selasa, (27/2/2024).
Piter menilai Kementerian lain juga tak perlu untuk dilibatkan. Menurut dia, makan siang gratis memang ada sangkut pautnya dengan gizi dan bahan makanan. Meski demikian, bukan berarti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian perlu ikut mengurusi program ini.
"Tidak perlu sejauh itu, program ini fokusnya kan ke anak sekolah, berarti ruang lingkupnya sekolah," ujar dia.
Dia mengatakan kualitas makanan yang disediakan nantinya memang harus memenuhi nilai gizi. Untuk itu, Kementerian pendidikan dan dinas pendidikan hanya perlu melibatkan ahli gizi di program tersebut. Tak perlu sampai melibatkan Kementerian Kesehatan.
"Itu cukup tanpa melibatkan Kemenkes, Menteri Kesehatan sudah banyak urusannya," kata dia.
Sebelumnya, program makan siang gratis besar kemungkinan akan langsung berjalan pada 2025. Meski Prabowo-Gibran belum resmi ditetapkan sebagai pemenang, pemerintah Presiden Jokowi memastikan anggaran untuk program tersebut sudah disiapkan dalam Rancangan APBN 2025. Program makan siang gratis ini juga sudah dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Jokowi kemarin.
Di tengah proses pembahasan program ini, sempat mencuat isu pembentukan Kementerian baru untuk mengurus makan siang gratis ini. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko menyebut program ini perlu melibatkan lintas kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.
Oleh karena itu, kata Budiman, pihak Prabowo-Gibran membuka peluang akan dibentuknya Kemenko baru demi melancarkan program tersebut. "Prabowo‐Gibran merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional," ujar Budiman dikutip dari detikcom, Minggu (25/2/2024).
Dengan adanya kementerian koordinasi yang baru, maka belanja negara untuk program ini bisa dilakukan secara efektif. Selain itu, pemerintah juga bisa mengembangkan konsep collaborative farming atau pertanian kolaboratif yang melibatkan industri pangan untuk memenuhi kebutuhan program ini.
"Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis," tegas Budiman. Kendati demikian, Budiman mengungkapkan rencana pembentukan kementerian baru ini perlu dibahas lebih lanjut.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Deretan Negara Kasih Makan Siang Gratis ke Warga Seperti Janji Prabowo
