Ini Alasan Pemerintah Pilih PT Pos Ketimbang Bank Salurkan BLT

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo kerap membagikan bantuan sosial (bansos) termasuk yang berupa bantuan langsung tunai (blt) melalui PT Pos Indonesia (Persero) ketimbang perbankan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan pemberian bansos melalui PT Pos ini diterapkan karena dari sisi biaya lebih murah ketimbang melalui bank.

"Pertama lebih murah, jadi kalau cost lewat PT Pos sebarkan itu ongkosnya Rp 30 ribu, kalau melalui perbankan Rp 60 ribu," kata Airlangga saat ditemui di kawasan Hotel St. Regis, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Baca: Ribut BLT Rp600.000 Jelang Pemilu, Ternyata Belum Cair

Airlangga mengatakan, biaya pembagian bansos atau BLT melalui bank lebih mahal karena harus mencetak kartu ATM nya lagi, lalu si penerima juga masih harus didampingi ke ATM saat proses pencairan.

Ia pun enggan mengomentari ketika ditanya masalah akuntabilitas pemberian bansos lebih transparan melalui bank ketimbang PT Pos. Sebab, pertimbangannya hanya biaya distribusinya yang lebih mahal lewat bank.

"Kenapa Rp 60 ribu karena harus cetak kartu, harus ada pendampingan untuk ke atm, sehingga lebih tinggi (melalui bank)," ungkap Airlangga.

Pada Februari ini, Presiden Jokowi mengeluarkan program bansos berupa BLT dengan nama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Anggaran yang dibutuhkan untuk bansos ini mencapai Rp 11,2 triliun. Akan ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos sebanyak Rp 600 ribu. Pembagiannya pun dirancang melalui PT Pos.

Baca: Terkuak! Ini Alasan Jokowi Terus Sebar Bansos Beras

Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, setidaknya ia telah meluncurkan berbagai bantuan khususnya pada 2014 dan 2022.

Pada awal November 2014, Presiden Jokowi meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat di kantor pos Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Presiden Jokowi menyerahkan kartu kepada sejumlah warga yang hadir di acara tersebut, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Secara bertahap, ia membagikan lebih dari 15 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, yaitu KKS yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu; Kartu HP (SIM card) yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera; KIP sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Pintar; dan KIS, sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Sehat.

Berdasarkan Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, hingga 2018 jumlah penerima KIS, KKS, dan KIP sudah mendekati target yang ditetapkan.

Capaian KKS per 2018 telah mencapai 98% atau 9,8 juta keluarga, capaian KIS telah menyentuh 92,2 juta orang, dan capaian KIP telah menyentuh 13,2 juta siswa.

Baca: Momen Langka, Jokowi, Sri Mulyani & Airlangga Semeja dan Berbagi Tawa

Jika dikalkulasikan, ketiga kartu tersebut memerlukan anggaran sekitar Rp55,4 triliun dengan porsi paling besar yakni KIS sebesar Rp25,5 triliun, disusul KKS sebesar Rp17,4 triliun, dan KIP sebanyak Rp12,5 triliun.

BLT di era Presiden Jokowi tidak berhenti sampai di situ, pada 2020 hingga 2023, beliau secara agresif memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT BBM, BLT UMKM, BLT Dana Desa (BLT-DD), BLT Pedagang Kaki Lima dan Warung, BLT Minyak Goreng, hingga BLT El Nino.

Pada awal 2024, pemerintah telah menyiapkan sejumlah bansos yang akan cair di semester I. Bansos tersebut antara lain bantuan pangan beras 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan Maret 2024.

Selain itu, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).yang juga akan diteruskan pada 2024. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya empat tahap dalam satu tahun.

Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.

Ketiga yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada KPM berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.

Kendati namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan.

Terakhir juga Program Indonesia Pintar (PIP) yang akan berlanjut di 2024. Dari catatan Kemendikbud Ristek, alokasi PIP 2024 ditujukan untuk 18,59 juta SD, SMP, SMA/SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp 1 juta pada 2023, menjadi Rp 1,8 juta pada tahun ini.

(arm/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PKH Tahap 4 Cair Mulai Oktober, Cek Namamu di Link Ini!