Ombudsman Jamin Kisruh Migor Tak Berulang Meski HET Beras Dilepas

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, harga eceran tertinggi (HET) beras yang diberlakukan sejak Maret 2023 lalu tak berdampak menjaga harga tidak menanjak di tingkat konsumen. Terbukti, kata dia, harga beras terus naik, bahkan kini sudah ada yang dipatok Rp20.000 per kg. 

"Pemerintah jangan sibuk mengurusi bantuan beras kepada warga miskin saja. Karena masyarakat kita juga ada warga kelas menengah yang kini menghadapi lonjakan harga beras. Coba, sudah berapa lama harga terus naik. Kini bahkan sudah ada yang jual Rp20.000 per kg. Nggak ada HET," kata Yeka kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (20/2/2024).

"Jadi ironis. HET itu tidak terjadi. Kalau ada merek-merek beras premium hilang di ritel modern, bukan karena hilang tapi karena memang harganya sudah nggak masuk dengan HET. Harga beras sudah tinggi, sementara di ritel modern harus dijual sesuai dengan HET. Sementara di warung-warung, di pasar, masyarakat membeli di atas HET," tukasnya.

Karena itu, ujarnya, sudah saatnya pemerintah mengubah HET beras atau melepas harga beras ke pasar. Dia yakin, langkah itu tak akan menyebabkan harga semakin melambung tinggi karena pemerintah mempunyai Perum Bulog yang memiliki stok cadangan beras pemerintah (CBP).

HET beras yang berlaku saat ini sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional No 7/2023 adalah  untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi adalah Rp. 10.900/kg medium, sedangkan beras premium Rp 13.900/kg. HET beras di Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan dipatok Rp 11.500/kg medium dan beras premium Rp 14.400/kg. Sementara di zona ke-3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp 11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp 14.800/kg.

"Ombudsman sudah menyampaikan, HET itu terbukti tidak bisa diterapkan karena hanya terjadi di ritel modern. Kalau di pasar tradisional, sejak rezim HET berlaku, ya tidak berlaku. Jadi, masyarakat menengah atas kalau mau membeli beras dengan HET harus di ritel modern," tukasnya. 

"Akibatnya, terjadi kondisi seperti saat ini. Jadi bukan berasnya hilang, tapi sudah nggak masuk dijual sesuai HET di ritel  modern," ungkap Yeka.

Yeka mengatakan, jika HET beras diubah atau pemerintah kemudian melepas harga beras ke pasar, tak akan mengulang kisruh minyak goreng (migor) yang terjadi pada tahun 2022 lampau.

Sebagai catatan, setelah harga melambung, diikuti dengan langkanya minyak goreng, pemerintah pada pertengahan Maret 2022 memutuskan melepas harga minyak goreng tanpa HET dan mengacu pada mekanisme pasar.

Dalam waktu sekejap, minyak goreng membanjiri pasar, tak lagi langka, namun harganya meroket. Dari sebelumnya ditetapkan HET Rp11.500-14.500 per liter, setelah dilepas ke pasar meroket tembus Rp26.000 per liter. Meski kemudian perlahan harga minyak goreng bergerak turun. Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga minyak goreng hari ini, Selasa (20/2/2024), naik Rp30 ke Rp17.500 per liter untuk jenis kemasan dan naik Rp70 ke Rp15.360 per liter untuk jenis curah. 

"Bukan berarti kalau pemerintah melepas harga ke pasar, pemerintah kalah. Karena pemerintah punya Bulog yang stoknya lebih besar. Ketika harga terus melambung, Bulog bisa intervensi dengan menjual beras ke pasar, lewat operasi pasar langsung ke masyarakat. Karena stoknya lebih banyak dan harganya jauh lebih murah," jelasnya.

"Jadi beda kasusnya dengan minyak goreng. Karena stok yang dikuasai pelaku usaha lebih besar dibandingkan stok pemerintah," kata Yeka.

Pengusaha ritel modern sebelumnya telah meminta pemerintah menaikkan HET beras. Sebab, pengusaha ritel yang tergabung dalam Aprindo mengaku, tak sanggup menyetok beras karena harga sudah terlalu tinggi di atas HET.

Seperti diketahui, sudah hampir 2 tahun harga beras naik terus, sejak bulan Agustus 2022 lampau. Berawal dari produksi pada tahun 2022 yang terbatas hingga membuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog menipis. Ditambah lagi kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan September 2022.

Sejak saat itu, harga beras terus mencari keseimbangan baru dan terus naik sampai saat ini. Bahkan, terus pecah rekor, hingga saat ini tak ada lagi beras dengan harga Rp10.000 per kg di tingkat konsumen. Padahal sebelumnya harga beras medium di konsumen masih berkisar Rp8-000-9.000 per kg.

Di saat bersamaan, pemerintah pun membuka keran impor beras. Mulai dari 500.000 ton di akhir tahun 2022, yang realisasi pemasukannya dilanjutkan ke awal tahun 2023. Lalu, tahun 2023, pemerintah mengeluarkan 2 kali penugasan impor beras kepada Bulog, yaitu 2 juta ton (Maret 2023) dan 1,5 juta ton (Oktober 2023). Yang sebagian pelaksanaan tahap kedua itu dilanjutkan ke awal tahun 2024 (500.000 ton). Lalu, pemerintah kembali menugaskan Bulog mengimpor beras 2 juta ton untuk tahun 2024. 

Impor yang jor-joran itu diklaim demi mengisi CBP yang dibutuhkan sebagai alat intervensi pemerintah untuk menahan laju kenaikan harga beras. Mulai dari operasi pasar yang kemudian dikembangkan jadi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan (beras 10 kg) bagi sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Di sisi lain, demi mempermudah penyerapan gabah/ beras produksi petani lokal oleh Bulog, pemerintah juga menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras. Kemudian, pemerintah menaikkan HET beras.

Alasan pemerintah adalah agar harga terjaga wajar di tingkat petani, pedagang, dan konsumen.