Tiga Kali Blokir Anggaran Kementerian, Sri Mulyani Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait keputusan pemerintah yang sudah tiga kali memblokir sebagian kecil anggaran kementerian atau lembaga (K/L).

Pada tahun ini, anggaran yang diblokir atau terkena kebijakan automatic adjustment senilai Rp 50,14 triliun. Pada 2022, nilainya sebesar Rp 39,71 triliun, dan pada 2023 menjadi Rp 50,23 triliun.

"Itu dilakukan sebagai antisipasi. Selama ini kan kita lakukan juga selama tahun 2022-2023, dan sekarang 2024," kata Sri Mulyani saat ditemui seusai coblos suarat suara Pemilu 2024 di TPS 73, Tangerang Selatan, Rabu (14/2/2024).

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan automatic adjustment sebetulnya hanya merupakan mekanisme anggaran yang diterapkan sesuai pola serapan anggaran di K/L. Besarannya hanya 5% dari total anggaran K/L.

Blokir anggaran sebesar 5% itu menurutnya didasari atas tren belanja kementerian atau lembaga yang tiap tahunnya hanya terserap 95%. Maka, anggaran yang tidak terserap dicadangkan bila terjadi permasalahan, seperti saat masa Pandemi Covid-19.

"Jadi sebetulnya 5% itu kalau dilihat dari track record hampir semua kementerian ya, itu kira-kira ada di daerah atau bagian yang dianggap tidak akan mengganggu prioritas dari K/L itu. Itu yang kita lakukan," tegasnya.

"Jadi ini mekanisme yang sudah berjalan selama empat tahun, semenjak pandemi tapi kemudian ini dianggap sebagai mekanisme untuk mempertajam dari keseluruhan pengelolaan anggaran kementerian/lembaga," ungkapnya.

Sri Mulyani pun menekankan, automatic adjustment bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mendesak sesuai prioritas pemerintah. Misalnya, saat terjadi banyaknya jalan rusak di daerah, anggaran cadangan K/L bisa digunakan.

"Waktu tahun lalu juga dilakukan prioritas baru seperti Inpres untuk jalan karena jalan-jalan rusak. Sehingga kalau memang dianggap ada suatu prioritas baru, kita minta seluruh K/L untuk mencadangkan 5%," tuturnya.

Meski begitu, Sri Mulyani belum mau menjelaskan, anggaran hasil blokir pada tahun ini akan digunakan untuk memenuhi kebijakan apa saja. Ia hanya menekankan pencairannya akan disesuaikan kebutuhan prioritas pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran yang terkena automatic adjustment juga akan dimanfaatkan tahun ini, seperti untuk tambahan subsidi pupuk senilai Rp 14 triliun, dan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan Rp 11,25 triliun.

"Itu nanti kan tekniknya ada berbagai macam cara. Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) akan menyesuaikan, salah satunya Automatic Adjustment," kata Menko Airlangga usai konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 di kantornya.