Divestasi Vale Tak Perlu Dikebut, yang Penting Harganya Harus Bagus!

Jakarta, CNBC Indonesia - Proses divestasi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) semakin dekat dan ditargetkan bisa mencapai kesepakatan pada pekan ini. Jika semua berjalan sesuai rencana, artinya sebelum pemilu divestasi ini telah rampung.

Sinyal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo. Pria yang kerap disapa sebagai Tiko ini mengatakan pihaknya bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. panjaitan akan bernegosiasi dengan Vale perihal divestasi tersebut.

"Kita negosiasi dengan Menteri ESDM dan Menko Marves terkait negosiasi dengan Vale, harusnya dalam seminggu ini kita akan sepakati," ujarnya di Kantor Kemenko Marves, Rabu (7/2/2024).

Tiko pun tidak menyebutkan berapa harga yang ditawarkan oleh Vale, maupun harga yang diinginkan oleh pemerintah.

Namun, sebelumnya telah beredar informasi bahwa pemerintah menginginkan harga divestasi 14% saham Vale senilai Rp2.500-2.800 per saham atau sekitar 40% lebih rendah dibandingkan dengan harga saham saat ini.

Harga dari pemerintah jauh lebih rendah yang dibandingkan keinginan Vale yang dikabarkan menginginkan harga sekitar Rp4.600 per saham. Dalam rumor lain yang beredar di kalangan pelaku pasar modal, dikabarkan Vale meminta harga 1,5 x nilai buku atau setara dengan Rp5800 per saham.

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengungkapkan tidak harus mengejar divestasi selesai sebelum Pemilu berlangsung pada 14 Februari mendatang. Menurut dia, tujuan dari divestasi Vale ke MIND ID diharapkan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Indonesia dan memenuhi mandat UU Minerba.

Dia menilai pemilu dan divestasi Vale tidak memiliki keterkaitan. Dengan begitu Indonesia pun bisa mendapatkan harga yang terbaik. "Tentunya semakin murah semakin menguntungkan kita. Kalau memang tidak menguntungkan kita saya minta pemerintah sebaiknya tidak memperpanjang izin Vale," tambahnya.

Senada dengan Mulyanto, Ekonom UGM Fahmy Radhi mengungkapkan tidak fair jika Vale Indonesia menawarkan sesuai harga pasar. Pasalnya, proses divestasi ini menurutnya bisa menempatkan pemerintah, melalui MIND ID sebagai partner strategis.

"Saya kira Indonesia memiliki bargaining power yang cukup kuat, karena izin Vale berakhir 2025. Jadu kalau tidak mau harga sekian ya (izinnya) nggak diperpanjang," kata Fahmy. "Mereka pasti akan menyetujui, tetapi sampai sekarang belum diputuskan," tambahnya.

Menurutnya harus ditetapkan batas waktu tertentu agar prosesnya tidak berlarut-larut dan tetap bisa selesai tahun ini. Namun dia mengingatkan agar tidak terburu-buru mengejar kesepakatan sebelum pemilu karena tidak memiliki keterkaitan.

"Keputusan divestasi Vale tidak berhubungan langsung dengan pemilu, tetapi targetnya kan 2024. Maka yang penting ditetapkan bulan tertentu di 2024 ini. Ga ada hubungannya dengan Pemilu," ujarnya.

Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyampaikan perihal negosiasi harga divestasi saham 14% yang akan dilepas oleh PT Vale Indonesia Tbk (INCO) kepada Holding Industri Pertambangan MIND ID. Ia meminta harga divestasi 14% itu bisa didapat dengan harga semurah-murahnya.

"Kan kita masih negosiasi. Ya negosiasi harga semurah-murahnya gitu," ujar Erick saat ditemui di sela acara peluncuran Komitmen Pendanaan (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP), di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (21/11/2023).