Kuota Solar Diramal Bengkak, Ini Reaksi Kantor Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan turut buka suara terkait proyeksi realisasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Solar, yang akan melampaui kuota yang ditetapkan tahun ini.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sempat menuturkan, pihaknya memperkirakan penyaluran BBM Solar Subsidi akan melampaui 1 juta kilo liter (kl) dari kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 17 juta kl.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, isu kuota Solar subsidi yang diprediksi akan membengkak ini telah dibahas dalam rapat tiga Menteri. Kesimpulannya, lanjutnya, Pertamina, BPH Migas, dan pihak terkait tetap diminta berupaya mengendalikan kuota BBM ini agar tetap bisa terpenuhi.

"Adapun perkiraan angka-angkanya mengenai subsidi ini masih dalam kerangka yang ada dalam APBN, bahkan kalau kita sedikit bedakan teknikal kompensasinya lebih rendah, meski kompensasi lebih tinggi tapi secara keseluruhan masih sesuai kerangka Perpres 75 yang tadi disampaikan Bu Menkeu," jelas Isa dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Di sisi lain, lanjutnya, hingga 12 Desember 2023 masih ada sisa pagu belanja negara sekitar Rp 529 triliun. Sisa pagu ini menurutnya bisa dialokasikan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi BBM.

"Dan di paruh kedua Desember ini ada belanja sekitar Rp 500 triliun lebih, memang sebagian besar untuk pembayaran-pembayaran subsidi dan kompensasi angka kira-kira mencapai lebih dari Rp 85 triliun untuk pembayarannya itu di paruh kedua Desember ini, itu menjadi bagian dari belanja besar yang terjadi akhir tahun," paparnya.

Perlu diketahui, realisasi belanja negara per 12 Desember 2023 mencapai Rp2.588,2 triliun atau 83% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp3.117,2 triliun. Minus 4,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Sementara itu belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.840,4 triliun, atau 81,9% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian ini minus 5,9% yoy, meliputi belanja Kementerian Lembaga (KL) Rp946,1 triliun atau 94,5% dari APBN dan non KL Rp894,3 triliun atau 71,8% dari APBN.

"Belanja KL sudah mencapai Rp 946,1 triliun, 94,5% dari APBN," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (15/12/2023).

Sebelumnya, BPH Migas memproyeksikan kuota BBM Solar bersubsidi akan habis sebelum akhir tahun.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati membeberkan tingkat konsumsi BBM jenis Solar subsidi hingga 5 Oktober 2023 telah mencapai 78% dari kuota yang ditetapkan yakni sebesar 17 juta kilo liter (kl). Sementara, untuk BBM jenis Pertalite telah mencapai 70% dari kuota yang ditetapkan di 2023 sebesar 32,56 juta kl.

"Jadi kalau untuk Pertalite kami prediksi masih akan mencukupi sampai akhir tahun, tetapi untuk Solar memang butuh penambahan," kata Erika dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (10/10/2023).

Oleh sebab itu, BPH Migas mengusulkan adanya penambahan kuota untuk BBM jenis Solar subsidi. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan Solar di masyarakat.

"Penambahan tidak banyak sih, penambahannya kurang lebih 1 juta kl dan ini sudah kami usulkan ke Menteri Keuangan untuk bisa dilakukan untuk penambahan kuota Solar," kata dia.