LRT Jabodebek Dapat Kucuran Subsidi Hampir Rp120 Miliar

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengungkapkan pemerintah telah menganggarkan dana Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) hampir Rp120 miliar khusus untuk LRT Jabodebek saja. Demi mendorong pergeseran mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal.

Kebijakan ini diharapkan bisa menekan tingkat kemacetan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Khusus untuk LRT Jabodebek saja, kami menganggarkan dana Kewajiban Pelayanan Publik sebesar Rp119.793.951.000,00 (hampir Rp120 miliar) pada 2023," ungkap Risal dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (7/12/2023).

Baca: Resmi! Tarif LRT Jabodebek Mulai Hari Ini Diskon Jadi Segini

Besaran alokasi PSO tersebut sesuai dengan kontrak subsidi yang ditandatangani Dirjen Perkeretaapian Risal dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo hari ini.

"Penandatanganan kontrak subsidi untuk LRT Jabodebek ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat melalui layanan kereta api yang terjangkau," ujar Risal.

Sementara itu, Didiek menegaskan KAI berkomitmen melaksanakan penugasan PSO ini dengan sebaik-baiknya.

"Kami siap melaksanakan amanah yang diberikan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sesuai kontrak untuk LRT Jabodebek," tutur Didiek.

Baca: Ssst! Ada Bocoran KA Cepat Whoosh Tembus ke Pusat Bandung

Sejalan dengan semangat pelaksanaan PSO, Didiek memastikan KAI akan terus melakukan peningkatan pelayanan sarana, fasilitas, dan pelayanan lainnya, dengan berkoordinasi serta berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait.

"KAI akan terus mendukung Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan menghadirkan transportasi umum yang saling terintegrasi sehingga masyarakat dapat bertransportasi menggunakan angkutan massal dengan nyaman," kata Didiek.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tarif LRT Rp 5.000 Sampai Kapan, Begini Penjelasan Kemenhub