Pidato Lengkap Airlangga di Pertemuan Petani Sawit Nasional

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia yang diselenggarakan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Jakarta, hari  ini, Kamis (7/12/2023). Dalam pertemuan bertajuk 'Perkebunan Sawit Rakyat Pilar Ekonomi Indonesia' itu, Airlangga menyoroti beberapa isu utama di sektor kelapa sawit nasional.

Dia membeberkan peran kelapa sawit dalam ekspor Indonesia, yang nilainya bahkan setara dengan ekspor nikel. Hanya saja, ujarnya, sawit Indonesia menghadapi beragam tantangan. Terbaru, Undang-undang (UU) Antideforestasi yang akan diberlakukan Uni Eropa efektif mulai akhir tahun 2024 nanti. 

UU ini akan membatasi akses bagi ekspor sawit Indonesia, jika dinyatakan memicu deforestasi oleh UU tersebut.

Berikut pidato lengkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan tersebut:

"Selamat siang bapak ibu semua, atas nama bapak Presiden saya diminta hadir. Indonesia produsen terbesar di dunia, dan lebih dari 16 juta ton diproduksi petani rakyat. Data statistik 6,2 juta hektare (ha), rata-rata produktivitas 2,6-3 ton per ha dan perlu peningkatan produktivitas melalui peremajaan sawit rakyat dalam 5 tahun 2018-2023 sudah lebih dari 300 ha atau 134.000 pekebun dengan dana yang tersalur Rp8,5 triliun. 

Namun belum cukup arahan bapak presiden mau 300 ribu petani lagi, 800 ribu hektare itu tercatat sebagai lahan ketelanjuran. Siapa petani yang menanam sawit di lahan yang terlanjur? Angkat tangan.."

Tampak petani serentak angkat tangan, bahkan Ketua Umum APKASINDO Gulat Manurung mengangkat tangan sembari berdiri.

Termasuk ketua umumnya nih? Waduh, ini harus dicatat nih pak, karena ini menjadi penting, karena kita akan menyelesaikan keterlanjuran lahan.

Pemerintah sudah diarahkan Bapak Presiden untuk menyelesaikan. Satu dia selesaikan di KLHK, kedua tentu disertifikatkan di ATR/BPN.

Tapi verifikasinya di KLHK dulu, kalau dari segi teknis di ATR/BPN sudah bisa melakukan karena sudah ada e-certificate. Oke saya minta PR nih, paling enak kan kalau PR-nya kita kasih lagi ke Apkasindo.

PRnya yang 800 ribu hektare yang sekitar 350 ribu petani diverifikasi by name by addres, by location. Karena kalau itunya nggak selesai, ini sulit. Nah kalau dua ini sudah selesai, maka saya minta BPDPKS untuk mendorong dengan nada replanting. Setuju? (Setuju)

Pemerintah melakukan program Sarpras di 2023 lebih dari 7 ribu orang atau 127 miliar kemudian nilai sawit ekspor adalah ekspor andalan Indonesia dari sawit nilainya 29,66 miliar di 2022, ini ekspor terbesar bersama nikel jadi tepuk tangan kepada petani.

Kita punya banyak tantangan dalam dan luar negeri karena Eropa merasa tersaingi dan merasa kurang kompetitif.

Tutupan minyak nabati ue 25juta ha sedangkan kita 17 juta ha. UE juga diberikan subsidi oleh mereka sebesar 436 miliar dolar melalui bantuan intervensi pasar proteksionisme dan berbagai program dan tentu kita tantangan di Eropa ke depan yangg akan ganggu ekspor kita dan mereka minta sawit dikeluarkan dari rantau pasok kemudian mereka syaratkan petani harus ada data geo-location

Saya berangkat sendiri dengan deputi prime minister Malaysia untuk menggedor pintu ue, spy mereka ga niat peraturan yg nafasnya imperialisme perkebunan

Kita ingin kemampuan nasional diutamakan dan hari ini syarat ISPO sertifikasi yang jadi catatan jadi PR kedua ISPO. Ini yang tercatat baru 819 sertifikat, sawit rakyatnya hanya 107 sertifikat, luasnya hanya 426 ribu jadi PR juga untuk diselesaikan sertifikasi paling penting tanda daftar usaha pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, pelatihan sistem kendali internal sertifikasi pendampingan dan tentu pemilikan yang diminta.

Jadi PR pertama verifikasi data lahan keberlanjutan, verifikasi setelah itu clean and clear kita dorong KLHK untuk diselesaikan kemudian dari situ sertifikasi ATR BPN dengan sertifikasi itu replanting itu bisa dimulai, ini dananya ada.

Yang belum tertib administrasi, ini yang saya minta pres minta dari 7 prosedur dipotong jadi 2 prosedur, sudah dipotong, ada 2 rekomendasi yang ga lulus-lulus yaitu KLHK dan ATR BPN. Saya tugaskan melalui pertemuan ini pak gulat dan tim selesaikan 2 persoalan itu dan ketiga selesaikan ISPO

1 bulan siap?"

Instruksi Airlangga itu pun dijawab kesiapan peserta pertemuan secara serentak.