Miris! Sektor Keuangan RI Kalah dari Malaysia & Thailand

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan sektor jasa keuangan di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, hingga Filipina.

"Sektor keuangan kita belum terlalu menggembirakan," kata Febrio dalam acara BTPN Economic Outlook 2024 dikutip Selasa (28/11/2023).

Dari sisi total aset sektor keuangan Indonesia pada 2022 memang mencapai Rp13.565,8 triliun. Namun, masih didominasi secara signfikan dari perbankan dengan total porsi asernya 77,9%, asuransi 9,7%, dana pensiun 8,3%, lembaga pembiayaaan 3,4%, dan lainnya 0,7%.

Bila diukur dengan kapasitas ekonominya, besaran porsi aset perbankan itu menurutnya masih sangat rendah, yakni hanya 59,5%, jauh lebih rendah dari dengan Malaysia yang mencapai 198,6%, Filipina 99,2%, Singapura 572,1%, dan Thailand 146,6%.

Baca: Menteri Bappenas Sebut RI Masih Butuh Luhut, Ini Alasannya

Untuk porsi aset industri asuransi terhadap PDB Indonesia pada 2022 pun baru sebesar 5,8%, pun di bawah Malaysia yang sebesar 20,3%, Filipina 8,5%, Singapura 47,5%, dan Thailand 23,2%. Proporsi aset dana pensiun terhadap PDB Indonesia juga masih sebesar 6,9%, tertinggal dari Malaysia 59,9% dan Singapura 32,2%.

Demikian juga untuk ukuran besaran kapitalisasi pasar modal terhadap PDB Indonesia yang baru mencapai 48,3%, masih tertinggal dan jauh di bawah Malaysia sebesar 109,9%, Filipina 93,2%, Singapura 189,0%, serta Thailand 120,9%.

Untuk negara berkembang dengan penduduk 270 juta orang, kapasitas ekonomi US$ 1,3 triliun, dan posisi ekonomi nomor 16 di dunia dari sisi besaran PDB, menurut Febrio, menunjukkan sektor jasa keuangan jauh dari pengembangan.

"Ini memang bagian dari PR kita yang sangat besar. Makanya kemarin kita dorong sekali omnibus law sektor keuangan," tuturnya.

Baca: Fix! Neraca Dagang RI Korban Keganasan Kondisi Global

Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya reformasi di sektor keuangan terus dilakukan melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK.

"Karena sektor keuangan ini terlalu rendah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat vibrant dan juga tingkat literasi dari kelas menengah nya. Ini yang ingin kita dorong lebih kuat," tegas Febrio.

"Kita berharap dalam 20 tahun dari sekarang sektor dana pensiun sebagai contoh ini harusnya bisa mencapai 60% dari GDP. Yang paling dekat yang kita bisa bayangkan adalah contohnya seperti Malaysia," tuturnya.

Foto: Data Perbandingan Kedalaman Subsektor Keuangan Negara ASEAN. (Dok. BKF, Kemenkeu) Data Perbandingan Kedalaman Subsektor Keuangan Negara ASEAN. (Dok. BKF, Kemenkeu)

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Badan Kebijakan Fiskal Dihapus