Tim Prabowo: Subsidi Adalah Mudarat yang Diperlukan

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran berkomitmen melanjutkan sejumlah program subsidi Presiden Joko Widodo, khususnya di bidang energi. Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran menyebut subsidi memang membebani anggaran negara, namun tetap dibutuhkan.

"Subsidi menurut kami perlu dilanjutkan, itu adalah dalam tanda petik mudarat yang diperlukan," kata Wakil Ketua TKN Eddy Soeparno dalam acara Your Money Your Vote di CNBC Indonesia, Rabu (15/11/2023).

Eddy menilai program subsidi di era Jokowi sudah berjalan dengan baik. Prabowo-Gibran, kata dia, berniat melanjutkan program-program tersebut dengan lebih baik.

"Kebijakan kita adalah keberlanjutan dari kebijakan Pak Jokowi yang selama ini berhasil, tetapi kita berikan penguatan," ungkapnya.

Baca: Lapor Pak Jokowi, Pembangunan Manusia di Papua Masih Rendah

Dia mengatakan kebijakan tersebut salah satunya adalah di bidang impor energi dan subsidi. Dia mengatakan subsidi masih dibutuhkan, sebab setelah Covid-19 daya beli masyarakat turun.

"Itu tidak boleh menurun, karena yang menggerakan ekonomi kita adalah konsumsi," kata dia.

Maka itu, kata dia, kebijakan subsidi terutama di yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti LPG 3 kilogram dan Pertalite, perlu tetap dipertahankan. Hanya saja, kata dia, Prabowo-Gibran akan berupaya memperbaiki target sasaran penerima.

"LPG 3 kg itu paling besar, tapi kebocorannya juga paling besar. Saat ini penggunanya 80% adalah masyarakat mampu, terutama Pertalite," ujar Eddy.

Baca: Kritik Anies ke Jokowi: Subsidi Salah Sasaran, Utang Segunung

Untuk memperbaiki ketepatan sasaran pemberian subsidi, Eddy mengatakan Prabowo-Gibran akan menguatkan regulasi. Dia mengatakan akan ada sanksi bagi mereka yang tidak berhak, namun tetap menikmati subsidi tersebut.

"Maka itu yang perlu dikuatkan saat ini adalah regulasi agar ada pengaturan dan sanksi yang jelas siapa berhak menggunakan dan ketika ada yang tidak berhak tapi tetap menggunakan sanksinya tetap ada," kata dia.

Eddy tak memungkiri bahwa pelarangan penggunaan LPG 3 kg dan Pertalite bagi sebagian masyarakat akan menyebabkan inflasi. Sebab, masyarakat dipaksa untuk membeli BBM yang lebih mahal seperti Pertamax.

"Artinya ada risiko inflasi, ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dan membutuhkan kajian mendalam sebelum kita buat peraturan itu," tegasnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anggaran Subsidi Energi di 2025 Turun, Harga BBM, LPG & Listrik Naik?