Pemerintah Fokus 'Suntik Mati' 1 PLTU Batu Bara Tahun Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pihaknya menyiapkan rencana penghentian operasional sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lebih cepat dari rencana awal alias pensiun dini.

Setidaknya, terdapat dua calon PLTU yang masuk dalam program pensiun dini, keduanya yakni PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon-1.

Arifin menargetkan agar salah satu dari kedua PLTU tersebut dapat dieksekusi atau ditransaksikan pada tahun ini melalui skema pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Baca: Jauh dari Target Jokowi, Suntik Mati PLTU Hanya 1,7 Giga Watt

"Jadi memang JETP kita lagi coba paling nggak ada 1 yang bisa maju, karena ini yang kita fokus dulu kedua kita siapkan 4,8 GW tapi paling enggak ada satu lah yang 600 MW baru bisa jalan," ujar Arifin di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Senin (6/11/2023).

Lebih lanjut, Arifin menilai, ke depan perlu adanya pemikiran yang membuka peluang pensiun dini PLTU dengan skema kerja sama yang saling menguntungkan. Di samping pendanaan yang melibatkan APBN.

"Kalau ditanya soal pemanfaatan APBN, kita melihatnya ya ketersediaan anggaran di APBN pertama dan kemudian juga benefitnya lah itu untuk apa, karena kan masalah polusi kan di Jakarta kan kemarin gak ada angin gak ada hujan kita semua ngerasa kan gelap ya, sekarang udah agak terang," ujarnya.

Baca: Pemerintah Masih Otak Atik Dana Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan baru saja menerbitkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan.

Melalui aturan baru tersebut, pembiayaan terkait penghentian operasional sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lebih cepat dari rencana awal alias pensiun dini akan menggunakan APBN.

Kepala Sekretariat JETP Indonesia Edo Mahendra menjelaskan rencana pensiun dini PLTU dengan kapasitas sebesar 5,2 GW sejatinya masih ada dalam skenario. Namun demikian, skenario tersebut terbagi menjadi dua yakni progresif dan konservatif.

Lebih lanjut, Edo menambahkan program pensiun dini PLTU sebesar 1,7 GW telah mempertimbangkan dengan kondisi yang ada saat ini.

"Pertanyaanya kok sekarang, 1,7 GW? Karena kita ingin bikin rencana sesuai dengan apa yang ada di depan kita," ujar di dalam acara Komunikasi Publik mengenai Rancangan Rencana Investasi Just Energy Transition Partnership (JETP), Jumat (3/11/2023).

Menurut Edo, dukungan konkrit untuk pensiun dini PLTU sejauh ini telah datang dari program lainnya. Misalnya melalui program Energy Transition Mechanism (ETM) sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transisi energi dari energi fosil ke energi yang lebih bersih.

"Dukungan konkrit untuk pensiun dini PLTU itu datang dari ETM," katanya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintah Singgung 2 PLTU Ini Bakal Pensiun Dini