Negara Ini Mau Gelar Referendum Gegara Perusahaan Tambang

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Panama Laurentino Cortizo mengusulkan referendum untuk memutuskan apakah akan mencabut kontrak pertambangan kontroversial yang memicu demo besar-besaran di negara tersebut.

Kontrak penambangan tembaga dengan First Quantum Minerals, sebuah perusahaan yang berbasis di Vancouver, telah memicu demonstrasi selama sembilan hari mengenai potensi dampak lingkungan dari tambang tersebut serta ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian tersebut.

Ribuan warga Panama melakukan unjuk rasa menuntut agar kontrak yang berkaitan dengan tambang tembaga terbuka terbesar di Amerika Tengah tersebut dicabut.

Baca: Hamas: Rusia Teman Terdekat Kami

Menanggapi kerusuhan tersebut, Cortizo pada Jumat telah mengumumkan larangan konsesi penambangan logam baru.

Pemungutan suara untuk mencabut atau mempertahankan kontrak First Quantum akan diadakan pada 17 Desember.

"Melalui partisipasi warga negara, melalui pemungutan suara kita akan mampu melegitimasi keinginan rakyat, yang hasilnya bersifat wajib," kata Cortizo, MInggu (29/10/2023), dilansir AFP.

Cortizo juga mengumumkan bahwa pemerintahnya akan meminta undang-undang yang melarang "penambangan logam di tingkat nasional."

Baca: PM Palestina Respons Rencana Israel untuk Akhiri Perang

Protes terjadi pada 20 Oktober, ketika Kongres menyetujui undang-undang yang mengizinkan First Quantum Minerals mengoperasikan tambang selama 20 tahun, dengan opsi untuk memperpanjangnya selama dua dekade berikutnya. Presiden mengumumkannya pada hari yang sama.

Para guru, dokter, dan serikat pekerja turun ke jalan di negara kecil tersebut untuk menentang kontrak tersebut, melakukan blokade di ibu kota dan kota-kota lain, termasuk memblokir jalan raya Pan-Amerika yang menghubungkan Panama dengan wilayah Amerika Tengah lainnya.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terusan Panama Surut Parah, Pergerakan Ekspor-Impor Terhambat