
Plt Mentan Pelototi 10 Provinsi Ini & Beri Perintah Khusus

Jakarta, CNBC Indonesia - Plt Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi meminta penyuluh pertanian melakukan penguatan gerakan nasional (gernas) penanganan El Nino di 10 provinsi.
Dia juga menegaskan target produksi beras tahun 2024 mencapai 35 juta ton, melonjak dari tahun ini yang diprediksi hanya 30,88 juta ton. Hal itu disampaikan dalam webinar Pembinaan Penyuluh Pengawalan Gernas Penanganan El Nino, Rabu (18/10/2023).
10 provinsi tersebut adalah:
- Sumatra Utara
- Sumatra Selatan
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Sulawesi Selatan
- Lampung
- Banten
- Kalimantan Selatan
- Nusa Tenggara Barat (NTB).
Seperti diketahui, Indonesia saat ini tengah mengalami musim kemarau ekstrem akibat fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang menyebabkan kekeringan dan suhu panas berkepanjangan. Curah hujan lebih minim akibat berkurangnya awan-awan hujan secara signifikan. Akibatnya, sektor pertanian jadi yang paling terkena dampak hingga menyebabkan gangguan panen dan gangguan tanam.
"Saya akan menemui bapak ibu semua di 10 provinsi yang memang berkonsentrasi pada peningkatan produksi. Saya minta arahan sumber dayanya (penyuluh) ke 10 provinsi ini," kata Arief.
"Jadi satu desa satu penyuluh itu harus benar-benar kita jalankan. Harusnya sudah dari dulu karena kita perlu penyuluh. Kemudian saya juga minta agar mereka dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK) namun dengan seleksi yang benar," tambahnya.
Dengan begitu, kata dia, akan lebih memudahkan komunikasi.
Dia juga meminta penyuluh dapat mengkomunikasikan program asuransi pertanian agar petani memiliki jaminan modal di saat sawah mereka memiliki masalah.
"Untuk asuransi pertanian saya mohon para penyuruh mengkomunikasikan kepada para petani. Ini penting karena nanti bila ada gagal panen masih ada uang yang bisa digunakan untuk tanam berikutnya sebagai pengganti," ujarnya.
"Sehingga target produktivitas yang tadinya rata-rata 5,2 per hektare bisa meningkat 5,4 atau 5,5. Tapi untuk daerah yang sudah bisa 7-8 ton tolong tingkatkan lagi supaya bisa 8 sampai 9 ton per hektare," kata Arief.
Di sisi lain, Arief mengakui ketersediaan pupuk juga jadi kunci untuk memacu produksi di dalam negeri.
"Kalau pupuk subsidi sulit, untuk komersial harus ada. Saya sudah bawa Pak Ali Jamil (Dirjen Prasarana dan Sarana Produksi/ PSP Kementerian Pertanian), sudah bawa Direktur Utara Pupuk Indonesia Holding," ujarnya.
"Kalau nanti kurang bayarnya akan kita tandatangani sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak punya pupuk di 26.000 outlet," pungkas Arief.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ini Alasan Jokowi Tunjuk Kepala Bapanas Jadi Plt Mentan