Kondisi Terkini Pulau Rempang, Relokasi Warga & Ganti Rugi

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
10 October 2023 15:40
Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri untuk melakukan rapat internal mengenai masalah investasi di pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (25/9/2023). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)
Foto: Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri untuk melakukan rapat internal mengenai masalah investasi di pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (25/9/2023). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sudah banyak masyarakat rempang yang mau digeser. Meski masih ada beberapa yang menolak.

"Sekarang hampir 400 KK sudah daftar sukarela untuk digeser, dan dari 400 itu sudah 27 KK sudah berada di rumah transit sementara, dan sisanya masih dalam proses," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan Selasa (10/10/2023).

Bahlil masih belum bisa menyebutkan berapa keluarga lagi yang masih menolak untuk digeser. Namun belum lama ini ia mengaku sudah menemui warga yang menolak untuk digeser untuk berkomunikasi kasi langsung.

"Saya datangi ke Pasir Panjang, ke Tanjung Banon, kemudian saya lihat lokasi tempat di mana mereka akan ditempatkan, saya datangi semua, jadi baik setuju dan yang tak setuju saya datangi," kata Bahlil.

Dari hasil kunjungan itu Bahlil mengaku sudah ada yang setuju untuk melakukan pergeseran, namun juga ada yang masih butuh waktu dan untuk dikomunikasikan lebih lanjut.

Bahlil juga memastikan janji pemerintah untuk memberikan rumah juga sudah dibutuhkan dari pembangunan rumah contoh. Selain itu dijamin melalui Peraturan Presiden. Dimana rumah itu akan diberikan pada tahun depan karena membutuhkan waktu pembangunan 6 - 7 bulan.

Selain itu nantinya pemerintah juga akan memberikan uang tunggu hingga rumah yang diberikan jadi, sekitar Rp 1,2 juta per bulan.

"Rp 1,2 juta per-KK untuk kontrak itu kan kita selesaikan di 3 bulan pertama, jadi kalau 1 KK ada 4 orang dapetnya Rp 6 juta per bulan, sampai masa tunggu selesai," katanya.


(emy/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bahlil: IMF Urus Negara Bermasalah Aja, Jangan Ikut Campur RI

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular