Gara-gara China, Jokowi Perketat Aturan Impor Barang

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia tengah berupaya untuk memperketat aturan impor bagi barang konsumsi, termasuk kosmetik, gadget hingga pakaian. Hal ini terkuak setelah sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju mengadakan rapat minggu lalu (6/10/2023).

Rapat ini dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan diikuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

Dari pertemuan ini, pemerintah akan meningkatkan pengawasan akan impor barang kiriman, PMSE dan barang konsumsi.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan kebijakan yang diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Perekonomian ini dipicu oleh adanya serbuan barang impor, terutama dari China.

"Ada dampak dari ketegangan antara US dengan China kan sehingga dari dampak itu barang-barang produksi yang ada di China itu kan juga enggak bisa masuk ke pasar US, EU, sehingga kan dia nyari pasar," kata Susi, Selasa (10/10/2023).

Akibatnya, China mengarahkan barangnya ke Asia, terutama Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan pasar besar. Barang China ini menyerbu pasar-pasar di dalam negeri termasuk pasar tradisional.

Melihat fenomena ini, Susi menuturkan banyak pengusaha yang menyampaikan keluhannya. Pemerintah menyikapi kondisi ini dengan beberapa kebijakan, yaitu memperketat importasi 8 kelompok produk tertentu, a.l. pakaian jadi, mainan anak dan elektronik.

"Intinya yang tadinya pengawasan itu pos border, jadi tidak diawasi oleh Bea Cukai di pelabuhan, sekarang ditarik lagi," ungkapnya.

Pasalnya, Susi menegaskan kelompok barang tersebut termasuk barang lartas. Barang lartas, kata Susi, pengawasannya ada dua, yaitu border dan pos border. Untuk menangani ini, pemerintah akan mengubah sekitar 6 peraturan menteri yang akan kita selesaikan 2 minggu ini.

Untuk aturan pengetatan importasi 8 kelompok di atas, Susi memastikan peraturan setingkat menteri tengah digodok dan akan dirilis segera.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi menginstruksikan para menteri terkait dan Kepolisian serta APH untuk merumuskan langkah penanganan dan pencegahan banjirnya barang impor ilegal maupun praktek dumping yang merugikan industri dan perdagangan dalam negeri.

Menurutnya, pemerintah menerima keluhan dari berbagai asosiasi usaha mengenai banjirnya barang impor di pasar tradisional dan makin sepinya pasar tradisional yang bersaing dengan e-Commerce (perdagangan online).

"Juga maraknya impor ilegal pakaian bekas dan impor borongan telah mengancam perekonomian Indonesia," tegas Sri Mulyani di postingan Instagram miliknya.