AS Cs Cuma Janji, Ini yang Siap Danai Pensiun Dini PLTU RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah terus mencari pendanaan untuk program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Hal itu lantaran belum ada kepastian terkait pendanaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP) oleh negara-negara maju salah satunya Amerika Serikat (AS).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan bahwa salah satu pendanaan yang memungkinkan untuk diberikan ke Indonesia melalui Bank Pembangunan Asia (ADB).

Baca: Bukan AS Cs, Ini yang Siap Danai Pensiun Dini PLTU RI

Dia mengatakan pemerintah tidak ingin program pensiun dini PLTU batu bara dalam negeri justru memberatkan APBN. Hal itu mengingat program ini dibuat untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan melalui PLTU batu bara.

"Sekarang dengan program pensiun dini kita cari pendanaan misalnya dari ADB dari lembaga yang lain. Mereka bukan ngasih uang, mereka nantinya memberikan pendanaan untuk membayar utang (dalam membangun PLTU awal)," kata Dadan di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Senin (9/10/2023).

Dadan mencontohkan, pada saat pelaku usaha membangun PLTU, mereka biasanya akan melakukan pinjaman ke Bank. Adapun pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank misalnya memiliki bunga 12%.

Peran ADB atau lembaga lain nantinya diharapkan dapat memberikan pinjaman untuk membayar bunga 12% tersebut dengan bunga yang lebih rendah.

Baca: AS & China Jadi Perhatian Lagi, Gimana Nasib Rupiah Hari Ini?

"Mereka pinjamkan uang, berapa biayanya? bukan 12% tapi misalkan itu 3%. Jadi ada selisih kan 3% dengan 12% itu 9%, lebih murah. Dengan lebih murah, dengan IRR yang sama dengan isu komersial yang sama saat awal dengan pendanaan lebih murah ini bisa selesai lebih cepat," kata Dadan.

Sehingga, apabila operasional PLTU yang awalnya dijadwalkan akan selesai dalam waktu 25 tahun mendatang, maka dengan adanya program tersebut bisa ditekan menjadi 20 tahun. Dengan begitu, tidak ada pihak yang dirugikan.

"Dia (pengusaha) tidak ada kerugian apapun. Pemerintah gak ada, pengembang gak ada, tidak pendanaan yang sifatnya APBN juga. Itu dulu didesain seperti itu," katanya.

Di lain sisi, Penasihat iklim senior ADB Warren Evans mengatakan negosiasi mengenai proyek PLTU Cirebon-1 di Indonesia saat ini sesuai jadwal. Dia menyebutkan pembicaraan sedang dilakukan untuk meluncurkan proyek serupa di Filipina dan Vietnam.

"Ini adalah yang pertama yang pernah dilakukan, jadi ada banyak tantangan dan ketidakpastian yang harus diselesaikan, namun negosiasi terus berjalan dan kami berharap hal ini akan segera terwujud," jelas Evans dilansir Reuters, dikutip Senin (2/10/2023).

Adapun, ADB memanfaatkan modal swasta dan publik untuk membiayai kembali investasi pada PLTU batu bara, sehingga perjanjian jual beli listrik dapat dipersingkat dan pembangkit listrik bisa ditutup satu dekade lebih awal dari yang direncanakan.

"Jika kita berhasil di negara-negara yang sedang berdiskusi dengan kita saat ini - jika kita berhasil mengurangi nyawa 50% pembangkit listrik tenaga batu bara - ini akan menjadi inisiatif dekarbonisasi terbesar yang pernah ada di dunia," tambahnya.

Dia menilai, para negara maju belum memenuhi janji untuk menyediakan pendanaan tahunan sebesar US$100 miliar pada tahun 2020. Dia mengatakan walaupun janji tersebut dipenuhi, hal itu tidak akan cukup untuk membiayai proyek pemensiunan PLTU batu bara.

Dengan begitu, ADB baru-baru ini meluncurkan Fasilitas Pembiayaan Inovatif untuk Iklim di Asia dan Pasifik (IF-CAP), sebuah fasilitas penjaminan yang didukung donor yang memungkinkan ADB menyalurkan modal miliaran dolar untuk pinjaman proyek-proyek perubahan iklim di wilayah tersebut.

Evans mengatakan pihaknya setuju bahwa diperlukan lebih banyak pendanaan konsesi dan hibah untuk membantu masyarakat miskin beradaptasi yang mana butuh tindakan yang diambil sekarang. "Jika seseorang datang dengan model yang berbeda, dimana ada dana yang tersedia, kami akan mendukungnya," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, rencana suntik mati PLTU Cirebon-1 akan menggunakan skema Energy Transition Mechanism (ETM) dengan dukungan Asian Development Bank (ADB). ADB telah meneken perjanjian untuk memensiunkan PLTU berbahan bakar batu bara Cirebon-1 di Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan kapasitas 660Mega Wattmilik Cirebon Electric Power (CEP).

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Jadi Korban Janji Manis AS Cs, Ini Buktinya..