Tenaga Medis & Pusat Kesehatan di Papua Minim! Kok Bisa?

Khoirul Anam, CNBC Indonesia

02 October 2023 15:12

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkap bahwa membangun pusat kesehatan masyarakat di wilayah Papua membutuhkan biaya enam kali lipat lebih besar dibandingkan dengan di Pulau Jawa.

Oleh karena itu menurut dia, hal ini menjadi permasalahan di sektor kesehatan yang memerlukan afirmasi dari Kementerian Kesehatan.

"Kesehatan ini masalahnya ada di daerah pinggiran. Kalau Jakarta dan Bandung ini sudah selesai karena rumah sakit di Jakarta ini sudah ada teknologi paling mutakhir, tapi bagaimana dengan wilayah seperti di Papua, wilayah di daerah jauh?" ungkap dia dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan 2023 dan Launching Transformasi Mutu Layanan Program JKN Senin (2/10/2023).

Di samping itu Muhadjir juga menyebut, tenaga kesehatan seperti dokter juga masih kurang di wilayah Papua. Di mana tercatat hanya ada 1 dokter untuk tiap-tiap puskesmas di 3 kecamatan wilayah Papua. Itu pun kata dia belum tentu dokter tersebut masih bertugas.

"Puskesmasnya juga nggak tahu seperti apa karena pesawat tidak bisa landing di situ. Yang seperti ini kami perlu ada afirmasi. Kalau tidak ada afirmasi, jangan harap Universal Health Coverage (UHC) bisa direalisasi, dan ini contoh kecil saja," tambah dia.

Seperti diketahui, Indonesia menargetkan cakupan kepesertaan semesta Program Jaminan Kesehatan Sosial (JKN) atau UHC pada 2024. Hal ini sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Baca:

Harga Emas Dunia Turun Hari Ini, Terendah Hampir 7 Bulan

Adapun per 1 September 2023 cakupan kepesertaan JKN mencapai lebih dari 262,74 juta jiwa atau 94,60% dari total seluruh penduduk.

Muhadjir juga menegaskan permasalahan di sektor kesehatan yang terjadi saat ini bukanlah perkara sektoral. Menurut Muhadjir, perkara ini akan terselesaikan jika infrastruktur dan tenaga pendukung yang memadai.

"Harus ada afirmasi, misalnya saya usul ke Menteri Kesehatan, misalnya dokter di sana itu kalau mereka hanya digaji 1 juta atau ada tunjangan yang sebenarnya juga nggak mahal, itu nggak akan berangkat. Kalau dia digaji 6 kali lipat mungkin mereka mau berangkat ke Papua," ucap Muhadjir.