Ini Perintah Jokowi Soal Penyelesaian Masalah di Rempang

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin gejolak sosial di Pulau Rempang karena rencana pembangunan Rempang Eco City segera terselesaikan. Tidak ada lagi ada tindak kekerasan yang merugikan pihak manapun.

"Bapak presiden dalam Arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik secara betul-betul kekeluargaan. Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," jelas Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (27/9/2023)

Baca: Bukan Tambang, Ini Pasar Utama Bursa Karbon RI

Jokowi baru saja mengumpulkan menteri rapat kabinet terbatas (ratas) pada Senin 25 September 2023 untuk membahas persoalan investasi di Pulau Rempang. Rapat berlangsung selama dua jam, menghasilkan beberapa poin untuk dieksekusi dalam waktu dekat.

"Kedua kami diberikan tugas langsung oleh pak Presiden dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari yang lalu untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dengan melibatkan kementerian lain," papar Bahlil.

Pulau Rempang akan disulap menjadi Rempang Eco City dan menjadi lokasi pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd. Xinyi telah berkomitmen membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai US$11,5 miliar atau setara Rp 175 triliun dan menjadikannya sebagai pabrik kaca kedua terbesar dunia setelah di China.

Total lahan di Pulau Rempang mencapai 17.600 ha. Namun yang bisa dikelola hanya sekitar 8.000 ha karena sisanya adalah hutan lindung. "Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," terangnya.

Terkait waktu eksekusi lahan, Bahlil mengaku tidak mau terburu-buru sebab ingin memastikan sosialisasi serta ganti rugi berjalan lancar. "Ini kan masih bagian dari proses sosialisasi. Saya sudah menyampaikan ini saudara-saudara kita nanti kita akan tentukan tanggalnya. Yang jelas harus dengan cara-cara yang soft," tegas Bahlil.

Baca: Ada Campur Tangan Asing di Rempang? Ini Jawaban Bahlil

5 Janji ke Warga Pulau Rempang

Bahlil bercerita, setelah berkunjung ke Rempang dan bertemu warga maupun pemuka adat, setidaknya ada lima permintaan yang mereka langsung sampaikan ke Bahlil. Pertama, mereka tidak ingin direlokasi ke Dapur 3 Pulau Galang.

"Dan itu kita setujui aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian kita geser ke Tanjung Banon, itu masih di Rempang, hanya 3 kilo, karena mereka saudara-saudara kita sebagian besar pencariannya laut, lautnya masih sama," ujar Bahlil saat konferensi pers di kantornya.

Kedua, masyarakat Rempang yang terdampak relokasi juga tidak menginginkan kuburan leluhurnya dipindahkan. Ia pu mengaku setuju, sehingga kuburan para leluhur masyarakat rempang akan dipugarkan supaya mereka tetap bisa ziarah.

Ketiga, masyarakat Rempang menurutnya sangat menerima investasi untuk pengembangan wilayahnya, maka ia menjanjikan supaya hak-hak masyaraKat terpenuhi ketika digeser ke Tanjung Banon. Di antaranya diberi kompensasi rumah dan lahan hingga biaya sewa selama rumah dan lahan mereka dibangun di Tanjung Banon.

Baca: Pensiun Dini PLTU Batu Bara RI Terancam Batal, Ini Pemicunya

Keempat, keinginan mereka adalah hanya digeser tempat tinggalnya yang masih di Pulau Rempang. Maka dijanjikan lokasi Tanjung Banon dengan luas lahan 500 m2 dan rumah tipe 45 seharga Rp 120 juta dan dana Rp1,2 juta per orang untuk sewa rumah sementara, serta Rp 1,2 juta untuk biaya hidup seperti makan untuk 900 KK.

Kelima, masyarakat rempang kata Bahlil juga meminta supaya tidak hanya dijadikan objek relokasi, melainkan turut disertakan menjadi pengusaha di tempat itu. Ia pun menyanggupinya dengan memastikan mereka terlibat.

"Saya sudah ngomong sama investornya you harus libatkan baik dari sisi kontraktorknya yang harus memenui syaratnya tapi ya profesional, kalau enggak kita kasih pekerjaan memenuhi syarat," tutur Bahlil

"Kedua jadi supplier, makanannya itu akan diikat amdal dan diikat dari bagian yang tak terpisahkan dari pejanijan ketika kita kasih insentif, syaratnya juga harus dilibatkan jadi bukan bubur kacang ijo," tegasnya

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Rapat 2 Jam Bahas Rempang di Istana, Ini Hasilnya!