AS Buat Huru-Hara, Pemerintah Mesti Pintar Cari Pinjaman

Jakarta, CNBC Indonesia - Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) melonjak dalam sepekan terakhir. Lonjakan imbal hasil tersebut bisa berimbas pada semakin mahalnya ongkos pinjaman pemerintah Indonesia.

Merujuk Refinitif, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun melambung ke 6,85% pada perdagangan kemarin, Selasa (26/9/2023). Posisi tersebut adalah yang tertinggi sejak 21 Maret 2023 atau enam bulan terakhir. Imbal hasil dengan cepat naik dari 6,72% pada Senin pekan lalu menjadi 6,85% pada Selasa kemarin.

Imbal hasil yang menanjak menandai harga SBN tengah jatuh karena banyak investor yang melepas SBN.

Kenaikan imbal hasil SBN mengikuti lonjakan yield pada US Treasury yang melesat ke kisaran 4,56% pada perdagangan kemarin. Posisi tersebut adalah yang tertinggi sejak 16 Oktober 2007 atau tertinggi dalam 16 tahun terakhir.

Sebagai catatan, pemerintah menetapkan asumsi makro pada APBN 2023 untuk imbal hasil SUN tenor 10 tahun adalah 7,9%.
Realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang (netto) per Agustus 2023 mencapai Rp 198 triliun atau 28,4% dari target yang ditetapkan yakni Rp 696,3 triliun.

Namun, jika melihat penerbitan bruto, angkanya sudah mencapai Rp 593,59 triliun.

Seerti diketahui, imbal hasil US Treasury terbang dalam sepekan terakhir setelah bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) kembali mengirim sinyal hawkish. Pekan lalu, The Fed memutuskan menahan suku bunga acuan di level 5,25-5,50% sesuai ekspektasi pasar. Namun, The Fed mengisyaratkan mereka akan tetap hawkish dan membuka kemungkinan kenaikan suku bunga ke depan.

Hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) juga mengindikasikan jika kebijakan moneter yang ketat akan tetap berlanjut hingga 2024.

Kepala ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan kenaikan imbal hasil US Treasury dan SBN akan berdampak pada kenaikan yield yang diminta investor pada lelang berikutnya. Pemerintah pun mesti membayar investor lebih mahal untuk mendapatkan pinjaman. Terlebih, pemerintah harus bersaing untuk mendapatkan likuiditas di pasar dengan institusi lain.

"Tentu aja kalau (imbal hasil) tinggi terus pasti market akan ekspektasi bahwa next issuancenya ratenya juga relatif lebih tinggi, jadi lebih mahal. Kalau memang sentimennya adalah sentimen yang memang masih tinggi ketika kita issue di situasi yang seperti ini kan semua asking for much relatively similar to US Treasury dan bond yield yang seperti sekarang ada gitu," tutur Andry pada acara Media Gathering Kemenkeu, Selasa (26/9/2023).

Andry menjelaskan kenaikan imbal hasil terutama akan terjadi pada bond berdenominasi valuta asing (valas). Namun, dia mengingatkan ongkos pinjaman akan menurun jika imbal hasil menurun.

Dalam acara yang sama, Riko Amir, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menjelaskan pemerintah memiliki fleksibilitas dalam pembiayaan.

Artinya, ada kemungkinan pemerintah mengurangi penerbitan obligasi saat imbal hasil naik signifikan.. Riko menjelaskan kenaikan yield merupakan mekanisme pasar dan pemerintah bukan yield regulator yang bisa menetapkan yield.

"Jadi paling tidak kita punya yang saya sebutkan fleksibilitas pembiayaan, jadi pemerintah bisa melakukan pengadaan pembiayaan tersebut memperhatikan dari sisi waktu issueance-nya, kemudian dari sisi besarannya dan juga dari sisi instrument apa yang kita keluarkan," tutur Riko.

Riko mencontohkan pemerintah memilih untuk mengurangi penerbitan pada saat terjadi turbulensi pasar pada kuartal II-2023.
Dia menambahkan pendapatan negara masih baik sementara pemerintah juga punya alternatif pembiayaan untuk menutup defisit. Dua faktor inilah yang membuat pemerintah berani untuk mengurangi penerbitan saat ketidakpastian global meningkat.

"Pertumbuhan dari pendapatan pajak masih cukup tinggi, akibatnya bahwa negara kita masih cukup ample. Kita lakukan optimalisasi pembiayaan non utang, Target pembiayaan utang kita turunkan. Kita tidak menelan mentah-mentah, kita butuh uang kita ambil saha e tapi tentunya kita lakukan assessmentnya," imbuh Riko.

Dia menambahkan pemerintah juga akan lebih berhati-hati dalam memilih tenor surat utang yang diterbitkan di tengah ketidakpastian yang meningkat untuk memitigasi risiko dampak lonjakan imbal hasil surat utang.