AS Mau 'Shutdown', Nasib Jutaan Warga Ditentukan Pekan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Jutaan warga Amerika Serikat (AS) MULAI bersiap untuk menghentikan pembayaran gaji dan pemeriksaan kesejahteraan dalam beberapa hari ke depan. Hal itu seiring dengan kian dekatnya AS pada penutupan (shutdown) pemerintahan akhir pekan ini.

Empat bulan setelah nyaris menghindari prospek gagal bayar (default) utang yang lebih serius, perekonomian terbesar di dunia ini sekali lagi berada di ambang gejolak dan menuju penutupan pemerintahan.

Partai Republik yang memimpin Dewan Perwakilan Rakyat tidak mampu meloloskan serangkaian rancangan undang-undang yang biasa menetapkan anggaran departemen untuk tahun keuangan berikutnya, yang dimulai pada Minggu.

Baca: Ukraina Acak-Acak Pasukan Rusia, Komandan Utama Putin Tewas

Kepemimpinan partai tersebut bahkan tidak memiliki suara untuk mengajukan rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek pada tingkat pengeluaran tahun 2023 untuk menjaga pemerintah tetap buka hingga lewat tengah malam pada Sabtu mendatang.

Penutupan pemerintahan akan membahayakan keuangan para pekerja di taman nasional, museum, dan tempat-tempat lain yang beroperasi dengan dana federal, namun hal ini juga dapat menimbulkan risiko politik yang signifikan bagi Presiden Joe Biden saat ia mencalonkan diri kembali pada Pemilu 2024.

"Mendanai pemerintah adalah salah satu tanggung jawab Kongres yang paling mendasar," kata politisi Partai Demokrat itu kepada wartawan di Gedung Putih, dikutip dari AFP, Selasa (26/9/2023).

"Dan jika Partai Republik di DPR tidak melakukan tugasnya, kita harus berhenti memilih mereka."

Baca: Sawit Digebuki Eropa, Malaysia "Balas Dendam" Bawa China

Pemerintahan Biden juga memperingatkan bahwa 7 juta orang yang bergantung pada program bantuan pangan untuk perempuan dan anak-anak juga dapat mengalami penghentian dana.

Kebuntuan pendanaan muncul setelah anggota DPR dari Partai Republik menolak untuk mendukung tingkat pengeluaran pemerintah yang disepakati antara Biden dan Ketua Kevin McCarthy, petinggi Partai Republik di Kongres, yang akan membuat pemerintah terus bergerak maju.

Persoalan penting lainnya adalah permintaan bantuan tambahan untuk Kyiv, setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Kongres pekan lalu dan meminta lebih banyak senjata untuk melawan pasukan Rusia setelah 18 bulan perang.

Kedua partai di Senat mendukung rancangan undang-undang bantuan senilai US$ 24 miliar. Namun segelintir anggota Partai Republik garis keras di DPR mengancam akan memblokir segala upaya pendanaan yang mencakup bantuan tersebut.

"KECUALI ANDA MENDAPATKAN SEMUANYA, MATIKAN!", tuntut mantan presiden Donald Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social-nya pada Minggu malam ketika ia memimpin seruan agar kelompok garis keras Partai Republik melakukan lebih banyak upaya.

Adapun pemungutan suara anggaran di Kongres seringkali berakhir dengan kebuntuan, di mana salah satu pihak menggunakan prospek penutupan anggaran untuk mencari konsesi dari pihak lain, namun biasanya tidak membuahkan hasil.

Baca: 'Kiamat' Baru Ancam Bumi Gara-Gara Rusia

Prospek penutupan ini terjadi hanya empat bulan setelah Amerika Serikat nyaris mengalami gagal bayar utangnya, yang bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk bagi perekonomian AS dan sekitarnya.

Moody's, satu-satunya lembaga pemeringkat utama yang mempertahankan skor maksimum utang negara AS, memperingatkan bahwa drama terbaru ini dapat mengancam status peringkat teratasnya.

Pemerintah AS mempekerjakan lebih dari dua juta pekerja sipil, serta personel militer berseragam dan kontraktor federal. Pegawai negeri yang dianggap "tidak penting" akan diminta untuk tinggal di rumah selama penutupan pemerintahan, dan hanya dibayar ketika mereka kembali.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article AS Terancam Shutdown & Utang Meledak, Ini yang Bakal Terjadi