
Tok! AS Batal Shutdown Tapi Cuma 45 Hari

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) batal shutdown sementara waktu. Senat AS meloloskan rancangan undang-undang belanja untuk mencegah penutupan pemerintah federal (shutdown) Sabtu malam waktu setempat.
Senat mengesahkan solusi sementara itu, tepat tiga jam sebelum batas akhir, Minggu, 1 Oktober. Presiden Joe Biden juga langsung menandatanganinya Sabtu malam itu juga.
Pengesahaan ini memungkinkan pemerintah Biden untuk tetap beroperasi selama 45 hari ke depan. Ini juga memberikan Kongres AS, DPR dan Senat, lebih banyak waktu untuk menyelesaikan Undang-Undang Pendanaan yang tak kunjung menemukan titik temu, yang memang seharusnya kelar September kemarin.
Dalam akun instagram resmi Presiden AS @POTUS, Joe Biden memberikan keterangan resmi. Ia menegaskan telah menandatangani UU agar pemerintah bisa tetap beroperasi setidaknya hingga 47 hari.
"Ada banyak waktu untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah untuk tahun fiskal berikutnya," tegasnya, dikutip CNBC International, Senin (2/10/2023).
"Saya sangat mendesak Kongres untuk segera melaksanakannya. Rakyat Amerika berharap pemerintahnya berhasil. Mari kita pastikan hal itu terjadi," tambahnya lagi.
Perlu diketahui, potensi shutdown sendiri telah menjadi kekhawatiran AS semenjak Partai Republik menguasai Senat. Ketua Senat dari oposisi itu, Kevin McCarthy, tengah berupaya memangkas pengeluaran pemerintahan sebesar 8% dari berbagai lembaga melalui pembatasan ketat.
Di sinilah titik temu pembahasan anggaran sulit ditemukan. Salah satu yang menjadi sasaran adalah anggaran pembiayaan perang yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia.
Sejak dimulainya perang besar-besaran yang dilancarkan Rusia di Ukraina, AS telah mengirimkan bantuan keamanan senilai lebih dari US$43 miliar untuk Kyiv. Senat Republik menilai dana ini harus disetop karena membebani AS.
Shutdown bila terjadi, bisa memicu efek domino yang membawa malapetaka pada masyarakat dan perekonomian Amerika. Dikutip dari The Guardian, ribuan pegawai pemerintahan federal akan mendapatkan cuti jika penutupan terjadi, yang berarti mereka diminta tak masuk kerja dan tidak dibayar selama penutupan.
Pegawai pemerintah yang bergerak di sektor penting, seperti pengawas lalu lintas udara dan aparat penegak hukum, harus masuk tapi tak dibayar. Taman nasional akan ditutup hingga pemrosesan paspor juga akan terhenti.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article AS Terancam Shutdown & Utang Meledak, Ini yang Bakal Terjadi