Top! Jepang Sharing 'Rahasia Sukses' lni ke RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempelajari praktik baik penerapan digitalisasi di berbagai negara, salah satunya di Jepang. Hal ini guna mempercepat reformasi pelayanan publik di Indonesia.

Delegasi Kementerian PANRB mempelajari digitalisasi layanan publik yang dijalankan oleh Digital Agency Jepang.

Digital Agency Jepang bertanggung jawab atas bidang teknologi informasi (TI) dengan tujuan mempromosikan TI dan DX (transformasi digital) pemerintah pusat dan daerah. Beberapa program yang dikelola oleh Badan Digital Jepang diantaranya Portal e-Gov dan My Number Card yang saat ini sudah memiliki Mynaportal untuk layanan administrasi online melalui smartphone.

"Program ini dapat menjadi pembelajaran untuk Indonesia dalam penyediaan pelayanan publik terintegrasi khususnya pada pembangunan Portal Pelayanan Publik yang pada tahun ini sedang dirancang," ungkap Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, dikutip Senin (25/9/2023).

Baca: Jokowi Beberes, 27.000 Aplikasi Pusat & Daerah Dipangkas!

Saat ini, kata Diah, pelayanan publik di Indonesia masih dijalankan secara terpisah dan tidak terintegrasi. Masyarakat harus melakukan pengisian data secara berulang dengan banyak akun, yang menyita banyak waktu dan berpotensi menimbulkan pemborosan.

Vice-Minister for Digital Transformation sekaligus Chief Officer of Digital Agency Takashi Asanuma menyarankan bahwa Indonesia dapat mengadaptasi strategi digitalisasi pelayanan di Jepang yang mengedepankan cara-cara persuasif.

Dia meyakini proses transformasi dari manual ke digital dapat terwujud dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa digitalisasi akan lebih memudahkan mereka untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas.

"Dengan demikian, tidak perlu adanya pemaksaan yang berlebihan kepada masyarakat untuk mematuhi kebijakan digitalisasi dari Pemerintah," jelas Takashi yang saat itu didampingi oleh Chief Information Security Officer (CISO) Digital Agency Akira Saka.

Baca: Menpan RB Belajar Reformasi Birokrasi ke Korsel, Buat Apa?

Selain mengenai strategi komunikasi, pemerintah Jepang juga memperkuat fungsi lembaga yang mampu mengkoordinasikan integrasi berbagai layanan publik berbasis digital. Saat ini di Jepang pun sudah terbangun berbagai macam aplikasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Digital Agency di Jepangdidirikan pada tahun 2021 pada saat pandemi Covid-19 merebak. Dalam perkembangannya selama 2 tahun, Digital Agency berhasil mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dengan melakukan terobosan antara lain My Number Card yang merupakan kartu identitas digital penduduk Jepang.

Tidak berhenti sampai pada penerapan identitas digital, saat ini sedang dibangun juga portal yang mampu menghitung jumlah penduduk dan efisiensi anggaran.

"Pembangunan portal untuk pelayanan publik ini tentu mengedepankan privasi setiap anggota masyarakat dari serangan siber," pungkas Takashi.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Naik Lagi! Neraca Dagang Jepang Defisit JPY 462,5 Miliar