Jokowi Beberes, 27.000 Aplikasi Pusat & Daerah Dipangkas!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan aplikasi digital yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah sampai saat ini sudah berjumlah 27.000 aplikasi. Menurutnya, jumlah itu terlampau banyak dan akan dirampingkan.

"Kita sekarang sedikitnya ada 27.000 aplikasi dan sekarang ini sedang didorong oleh Bapak Presiden melalui kita semua untuk disimplifikasi," kata Anas dalam acara Indonesia-Korea Digital Government Cooperation Forum di Sheraton Grand Jakarta, Jumat (22/9/2023).

Anas mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan kementerian dan lembaga untuk mengurangi jumlah aplikasi yang sangat banyak itu. Menurut dia, Presiden menginginkan agar aplikasi itu digabungkan menjadi portal layanan umum yang jumlahnya lebih sedikit.

"Secara bertahap kementerian lembaga harus mengurangi aplikasi yang begitu besar itu," ujarnya.

Anas mengatakan transformasi digital pemerintahan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan publik memang sangat diperlukan. Menurut dia, transformasi digital berperan penting dalam melakukan transformasi birokrasi. Namun, banyaknya jumlah aplikasi malah akan menimbulkan masalah.

Baca: Menpan RB Belajar Reformasi Birokrasi ke Korsel, Buat Apa?

"Keberhasilan upaya reformasi birokrasi tidak lepas dari peran penting transformasi digital," katanya.

Meski demikian, Anas mengatakan kendala dalam transformasi digital merupakan hal yang wajar dan dihadapi oleh banyak negara. Dia mencontohkan Korea Selatan yang memulai transformasi digital di bidang pemerintahan pada tahun 2000. Menurut dia, Korsel menghadapi kendala karena saat itu proses birokrasi masih seluruhnya manual.

Begitupun Inggris, menurut Anas, negara Ratu Elizabeth ini awalnya mempunyai ribuan aplikasi pelayanan umum. Setelah dibenahi, kata dia, kini tinggal 75 aplikasi yang tersisa.

Baca: Tanggal Pendaftaran PPPK Guru Khusus & Umum Beda, Cek di Sini

"Ini jadi keniscayaan, bahkan di Inggris pun ada ribuan aplikasi yang sekarang tinggal 75 aplikasi," kata dia.

Menurut dia, Indonesia juga akan mengarah pada perampingan jumlah aplikasi tersebut. Dia menjelaskan upaya awal pemerintah untuk melakukan transformasi digital ini berfokus pada 3 hal, yaitu sistem transaksi digital, identitas digital dan pertukaran data yang aman.

"Kalau 3 ini berjalan, akan menjadi dasar sistem pemerintahan yang berbasis elektronik," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article CASN 2024 Buka 690.822 Lowongan Buat Fresh Graduate