Utang AS Jebol! Tembus Rekor Tertinggi Rp 508.000 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - Utang nasional Amerika Serikat meroket ke level tertinggi sepanjang sejarah menembus US$ 33 triliun atau setara Rp 508.200 triliun (kurs Rp 15.400). Rekor ini tercipta kurang dari 2 minggu sebelum pemerintah federal menghadapi potensi penutupan karena kurangnya otorisasi pendanaan.

Menurut Departemen Keuangan AS, utang tersebut, yang setara dengan jumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah federal untuk menutupi biaya operasional, mencapai US$ 33,04 triliun pada Senin (18/9/2023).

Adapun, peningkatan belanja federal sekitar 50% antara tahun fiskal 2019 dan tahun fiskal 2021 berkontribusi terhadap melonjaknya utang tersebut.

Baca: Pengumuman Fed: Rupiah Ambruk, Mata Uang Ini Malah Perkasa

Pemotongan pajak, program stimulus, dan penurunan penerimaan pajak akibat meluasnya pengangguran selama pandemi Covid-19 merupakan faktor-faktor yang mendorong pinjaman pemerintah ke tingkat yang lebih tinggi.

Masalah utang menjadi pusat perdebatan di Kongres mengenai rancangan undang-undang pengeluaran yang akan menopang pemerintah hingga siklus pendanaan berikutnya.

Anggota parlemen dari Partai Republik mendorong pengurangan pengeluaran, sementara Partai Demokrat mendukung program Presiden Joe Biden, seperti Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang menurut model anggaran dari Universitas Pennsylvania diperkirakan menelan biaya lebih dari US$ 1 triliun selama dekade berikutnya.

Baca: Ramalan Erdogan soal Perang Rusia-Ukraina, Ungkap Niat Putin

Anggota DPR dari Partai Republik pada Minggu mengeluarkan rancangan undang-undang mereka sendiri untuk mendanai pemerintah hingga 31 Oktober yang mencakup 'barter' pemotongan 8% untuk program domestik dengan pengecualian untuk keamanan nasional.

Namun RUU tersebut diperkirakan tidak akan lolos di Senat yang dikuasai Partai Demokrat.

Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan kepada CNBC bahwa peningkatan utang tersebut didorong oleh pemotongan pajak Partai Republik senilai triliunan dolar yang "diberikan kepada perusahaan-perusahaan kaya dan besar" selama 20 tahun terakhir.

"Partai Republik di Kongres ingin melipatgandakan upaya ini dengan memperluas pemotongan pajak Presiden (Donald) Trump dan mencabut reformasi pajak perusahaan yang dicanangkan Presiden Biden," kata Michael Kikukawa, asisten sekretaris pers Gedung Putih, dikutip Rabu (20/9/2023).

Baca: Kronologi Perang Baru Meletus di Asia, Rusia Teriak

Kikukawa menambahkan bahwa kebijakan Biden yang menuntut perusahaan kaya dan besar membayar pajak secara adil dan memangkas subsidi kepada perusahaan minyak dan farmasi akan mengurangi defisit sebesar US$ 2,5 triliun jika disetujui.

Kongres memiliki waktu hingga 30 September untuk meloloskan rancangan undang-undang pengeluaran.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dilema Utang AS, Antara Gagal Bayar & Pemotongan Belanja