Batal Dihapus Tahun Ini, Jumlah Honorer Bengkak Jadi 5,6 Juta

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah memastikan akan menunda penghapusan sebanyak 2,3 juta tenaga honorer hingga Desember 2024. Padahal, tenaga honorer seharusnya akan dihapus pada November tahun ini.

Seiring dengan rencana penundaan tersebut, kabar tak enak datang dari jumlah tenaga honorer.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengungkapkan, tenaga honorer berpotensi besar semakin membengkak saat ini. Ia mendasari pada laporan yang termuat dalam halojg.id. Adapun, situs halojg.id adalah situs pengaduan yang dinaungi oleh Junimart.

Menurut Junimart, setidaknya ada data 3,38 juta tenaga honorer yang melaporkan bahwa mereka tidak termasuk ke dalam data tenaga honorer yang telah didata pemerintah dengan jumlah terakhir 2,3 juta. Dengan demikian, total tenaga honorer diperkirakan akan membengkak 5,6 juta.

"Yang sebelumnya sudah terdaftar 2,3 juta lebih kurang, jadi kalau 2,3 ditambah 3,38 juta menjadi 5,6 juta," ungkap Junimart saat rapat kerja dengan Menteri PANRB, Kepala BKN, LAN, dan ANRI di Gedung Parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (14/9/2023).

Junimart mengungkapkan para tenaga honorer yang telah melaporkan ke Komisi II itu kini tengah ketakutan akan terdepak secara cuma-cuma saat penghapusan tenaga honorer resmi dilaksanakan pada Desember 2024 dari semua ditargetkan pada November 2023.

"Umumnya mereka keluhkan pertama data mereka yang tidak terdaftar sebagai tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK sementara mereka telah mengabdi selama puluhan tahun," tegas Junimart.

Selain itu, para tenaga honorer atau non-ASN itu menurut Junimart juga menyampaikan kekhawatirannya akan diganti dengan tenaga honorer titipan atau fiktif. Pasalnya, pemerintah telah memastikan bahwa jumlah tenaga honorer saat ini hanya sebanyak 2,3 juta.

"Kedua, mereka sangat khawatir data mereka akan diganti dengan tenaga honorer titipan dan fiktif seperti yang sudah terjadi pada beberapa daerah," tutur Junimart.

Junimart pun menyampaikan dokumen dan flashdisk laporan para tenaga honorer itu. Isinya terkait identitas pribadi mereka, instansi, serta lama pengabdian. Data itu diserahkan ke Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini.

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memastikan hingga kini data tenaga honorer atau non aparatur sipil negara (ASN) yang berhasil diperoleh BKN hanya sebanyak 2,3 juta, belum ada perubahan.

"Kalau di BKN kan sudah ada database itu yang tercatat kan 2,3 juta," kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Jika laporan pembengkakan tenaga honorer sebagaimana yang diterima Komisi II DPR, dia menilai audit harus kembali dilakukan oleh BPKP. Oleh sebab itu, dia menekankan verifikasinya secara jelas harus menunggu hasil audit BPKP.

"Terus tadi kan ada usulan tambahan itu, nantikan akan dilakukan verifikasi dulu, audit menyeluruh oleh BPKP, ini supaya kita tahu juga," tegas Haryomo.

"Tapi tetap dikoordinasi oleh Pak Menteri PANRB, kemudian dilakukan audit menyeluruh terhadap data honorer yang masuk ke BKN," tambahnya.