Menteri PANRB Buka Suara Soal PHK Honorer Akibat Efisiensi Anggaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini buka suara perihal kabar pemangkasan pegawai non-ASN atau honorer di kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintahan daerah.

Adapun, kabar PHK honorer ini digadang-gadang akibat imbas dari efisiensi anggaran. Rini mengungkapkan kebijakan kepegawaian sebenarnya tergantung dari masing-masing instansi. Dia memastikan di instansinya tidak ada PHK honorer.

"Itu tergantung instansinya. Saya kan tidak bisa mengintervensi karena kan kalau Menpan yang dikeluarkan adalah kebijakan nasional," kata Rini saat ditemui di DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Baca: Gaji ke-13 PNS Serta THR Siap-Siap Cair, Berapa Jumlahnya?

"Kita sudah banyak mengeluarkan kebijakan untuk setiap instansi pemerintah mengoptimalisasikan data yang di pangkalan data BKN. Ini kebijakannya tentunya akan terkait dengan instansi masing-masing. Kita sudah banyak mengeluarkan Kepmen-Kepmen," papar Rini.

Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum di Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan pemangkasan honorer bergantung pada kemampuan anggaran masing-masing Pemda. Dia pun memastikan kebijakan ini merupakan kewenangan daerah.

"Bukan diserahkan ke daerah, itu memang kewenangan daerah," ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah pusat tidak bisa melakukan intervensi soal ini. "Nah, itu kesejahteraannya tergantung daerahnya, nanti kita gak bisa," paparnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pejabat Pusat & Daerah Dilarang Keras Angkat Honorer, Awas Ada Sanksi!