Janji Anies, Prabowo, Ganjar Manis & Bombastis! Uangnya Ada?

Jakarta, CNBC Indonesia - Dua ekonom buka suara soal janji kampanye tiga kandidat calon presiden Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai janji yang sudah dilontarkan cenderung populis. Pertanyaan besar yang diungkap dua ekonom adalah uangnya dari mana?

"Program populis setiap 5 tahun selalu diutarakan oleh siapapun kandidatnya, tapi yang selalu jadi pertanyaan uangnya dari mana," kata Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira dikutip Selasa (12/9/2023).

Bhima mencontohkan janji kampanye dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto yang ingin melanjutkan program kesejahteraan sosial di masa Presiden Jokowi. Prabowo juga menyinggung rencana menaikkan gaji pegawai negeri sipil, TNI dan Polri untuk mencegah korupsi.

Dia menilai Prabowo belum menjelaskan detail sumber anggaran yang akan dipakai untuk menjalankan kebijakan biaya tinggi tersebut. Dia menilai bila Prabowo tidak punya cara kreatif menghasilkan duit negara, maka program-programnya hanya akan menambah banyak hutang dan beban pajak masyarakat. "Harus ada kejelasan, karena dengan program yang bombastis dan sangat populis itu pajaknya dari mana," kata dia.

Bhima menilai capres dari PDIP Ganjar Pranowo juga mengajukan program yang cenderung sangat populis. Sebelumnya, Ganjar melontarkan ingin menaikkan gaji guru menjadi Rp 30 juta. Menurut Bhima, keinginan itu tidak masuk akal sebab akan sangat membebani belanja negara. "Soal gaji guru Rp 30 juta itu absurd, lebih mimpi di siang bolong," kata Bhima.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad sepakat dengan Bhima. Dia mengatakan APBN bakal dibikin sempoyongan apabila Ganjar ingin menggaji guru Rp 30 juta. Dengan jumlah guru yang mencapai 3,37 juta orang, dia memperkirakan negara harus mengeluarkan biaya Rp 101 triliun setiap bulan untuk menggaji guru. "Berat banget," kata dia.

Tauhid juga menyoroti janji yang diutarakan kubu Anies Baswedan yang berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden. Sebelumnya, elit PKB Syaiful Huda mengatakan partainya akan menggratiskan BBM apabila Cak Imin terpilih menjadi cawapres.

Tauhid menilai janji itu tidak mungkin terlaksana karena akan sangat membebani APBN. Dia menilai kebijakan subsidi BBM juga lebih banyak salah sasaran, karena justru dinikmati oleh masyarakat kelas menengah dan atas.

Dia menilai Cak Imin lebih baik berfokus untuk menghilangkan subsidi salah sasaran itu. Caranya, kata dia, dengan memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin. "Sebagian besar penerima subsidi BBM ini bukan orang tidak mampu, malah orang yang mampu, jadi salah sasarannya tinggi modelnya masih harga seperti ini di SPBU," kata dia