Lawan Polusi, Diam-diam PLTU Suralaya 1-4 Sudah Dimatikan?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung bahwa pihaknya mematikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara Suralaya 1, 2, 3 dan 4. Hal itu sebagai salah satu upaya mengatasi polusi udara di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, mengacu data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pembangkit berbahan bakar batu bara atau PLTU ini menjadi salah satu penyumbang terbesar terjadinya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya, tepatnya mencapai 31% setelah sektor transportasi yang berkontribusi sebesar 44%.

"Okelah, PLTU ini disalahkan. Kita matikan Suralaya 1, 2, 3, 4, tetapi apa? data terakhir tidak mengurangi polusi ternyata, tapi tetap kita matikan, karena ini komitmen sama-sama kita menjaga polusi, polusi ini musuh kita bersama, karena ini kesehatan kita sehari-hari yang tinggal di Jakarta," terang Menteri Erick Thohir di usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, dikutip Sabtu (2/9/2023).

Baca: Atasi Polusi, Luhut Bakal Tutup PLTU yang Dipakai Industri

PLTU Suralaya 1, 2, 3 dan 4 memiliki kapasitas sebesar 4 x 400 Mega Watt (MW) yang berlokasi di Merak, Cilegon, Banten milik anak usaha PT PLN (Persero) yakni PT Indonesia Power (IP).

Menteri Erick menyebutkan, tatkala PLTU di wilayah Jawa dimatikan, harus ada kesepaktan sebagai solusi pergantian listrik khususnya dari listrik energi terbarukan yang memiliki sistem beban dasar (base load) seperti PLTU. Salah satunya adalah dengan pembangkit geothermal.

Maka dari itu, pihaknya mendorong PT Pertamina (Persero) untuk mengakuisisi aset-aset geothermal yang ada di PT PLN (Persero) dan juga di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (atau PT Geo Dipa Energi).

Sementara itu untuk PLN, Menteri Erick juga sudah mengirim surat kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif dan juga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan aset-aset tenaga listrik yang ada di Papua untuk menjadi milik PLN.

"Artinya kita bisa mengendalikan hampir 30-40 Giga Watt, apakah dari geothermal atau dari air, baru Jawa-nya bisa dimatikan pembangkitnya yang namanya batu bara. Kalau itu tidak terjadi, tidak mungkin kita switch power-nya ini besok, nah inilah saya mohon blue pirnt jangka panjang bisa kita dorong dan ini sudah ternagkum di rencana kerja di 2024-2034," tandas Menteri Erick.

Baca: Erick Thohir dan BUMN Punya Jurus Atasi Polusi, Ini Triknya

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan penanganan polusi di Jakarta salah satunya menutup PLTU Batu Bara, khususnya untuk pemakaian sektor industri.

"Kemudian industri sekarang diidentifikasi dan punya pakai listrik pakai batu bara kita identifikasi dan bisa kita tutup. dan diganti dengan PLN. dia masih ada excesses (kelebihan) 4 giga watt, excess capacity," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (1/9/2023).

Luhut menjelaskan nantinya listrik yang disuplai oleh PLN akan diberikan insentif, sehingga bisa lebih murah. "Tentu kita kasih insentif ke mereka ini lagi dibicarakan, tentu PLN mungkin dapat penugasan daripada rugi dia nggak dipakai, jadi dipakai ini dulu," kata Luhut.

"Mestinya begitu, nanti dihitung lah oleh PLN dengan BUMN sehingga jangan PLN nanti salah, sehingga ada penugasan," tambah luhut ketika ditanya mengenai apakah bakal listrik yang diberikan lebih murah.

Adapun Luhut yang juga kini ditunjuk Presiden Jokowi untuk pimpin penanganan polusi di Jakarta ini juga mau mengolah sampah supaya penggunaan batu bara bisa dikurangi. Melihat saat ini sampah di Jakarta mencapai 8 ribu ton per hari dan di Indonesia sekitar 35 ribu ton per hari.

"Misalnya RDF itu bisa ada pelet-nya ini bisa kita jual ke pabrik semen ke pabrik listrik. sehingga penggunaan batubaranya bisa kurang sampai 20-30%, sambil menunggu early retirement (PLTU Batubara)," kata Luhut.

Tidak hanya memberhentikan operasi PLTU yang ada di pabrik-pabrik, Luhut juga membeberkan langkah lainnya untuk mengurangi polusi. Khususnya dari sektor transportasi penyumbang terbesar polusi.

Untuk itu pemerintah mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik dan pengecekan emisi karbon pada mobil dan motor. Selain itu juga meminta Pemda DKI Jakarta memproduksi mist generator supaya bisa dipasang pada gedung-gedung tinggi.

"Itu butuh waktu karena produksi barangnya itu local content-nya butuh waktu, kita butuh berapa ratus untuk itu," kata Luhut.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Warga Semakin Tercekik Polusi, Ini Wilayah Terburuk