Sri Mulyani Tak Mau PMN Sia-sia, Direksi BUMN Diikat Kontrak
Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
29 August 2023 21:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan lebih selektif dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 2024.
Hal itu dia sampaikan dalam rapat paripurna DPR tentang tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
"Profesionalitas dan tata kelola BUMN yang menerima PMN perlu ditingkatkan," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mendorong efektivitas pembiayaan investasi dalam pemberian PMN kepada BUMN. Pemberian PMN, kata dia, dilakukan secara selektif.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga akan melaksanakan kontrak kinerja dengan direksi BUMN dan Kementerian BUMN. "Melaksanakan kontrak kinerja dengan direksi, serta kementerian BUMN," kata dia.
Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, pemerintah menetapkan investasi kepada sektor infrastruktur, industri dan lainnya akan dilakukan melalui alokasi PMN. Adapun, nilainya diperkirakan mencapai Rp 28,59 triliun.
Dikutip dari Buku II Nota Keuangan, nilai PMN tersebut terdiri dari Rp 14,4 triliun kepada BUMN di sektor infrastruktur dan PMN sektor lainnya Rp 14.19 triliun.
Adapun, daftar penerima PMN pada 2024 antara lain PT Hutama Karya (Persero), PT Sarana Multigriya, PT BPUI (Persero), PT Len Industri (Persero) Rp 600 miliar dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Dalam kesempatan terpisah, Sri Mulyani mengatakan pemberian PMN akan didasarkan pada peranan BUMN tersebut. Peranan yang dimaksud adalah mengenai target-target pembangunan.
"Dilihat berdasarkan peranan BUMN tersebut terhadap target-target pembangunan dan PMN didasarkan pada output-nya yang mereka akan lakukan," kata dia.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Nih! Komentar 5 Ekonom RI Soal APBN Terakhir Jokowi Rp3.304 T
Most Popular