Anak Buah Luhut Ungkap Jurus Instan Tekan Polusi Jakarta

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) meminta pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta, untuk menggalakkan pemanfaatan transportasi publik dan memperluas penggunaan kendaraan listrik.

Hal ini dilakukan tak lain untuk menekan emisi karbon yang saat ini berdampak pada semakin kotornya udara DKI Jakarta dan sekitarnya.

Demikian ditegaskan Deputi Koordinator Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin dalam konferensi pers Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) bertajuk "Penanganan Polusi Udara" yang digelar secara daring, Kamis (24/8/2023).

Data Kemenko Marves mencatat bahwa polusi udara di DKI Jakarta adalah yang terbesar datang dari aktivitas di sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik, serta polusi debu. Saat ini tercatat, ada sekitar 40 juta kendaraan bermotor yang lalu lalang di Ibu Kota Jakarta.

"Kita coba dorong transportasi publik. Nanti tugas kami dengan Pemda DKI Jakarta dan lembaga lainnya bagaimana bisa mengakselarasi lagi rencana Pemda agar lebih banyak lagi menggunakan bus listrik dan kendaraan listrik pribadi," katanya.

Tidak hanya kendaraan umum, pada kesempatan tersebut Rachmat juga mengimbau lebih banyak masyarakat yang segera beralih menggunakan kendaraan listrik. Terlebih, lanjutnya, pemerintah telah meluncurkan berbagai program, termasuk memberikan bantuan Rp 7 juta untuk setiap pembelian motor listrik dan juga untuk konversi motor berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM) ke motor listrik.

"Minggu depan akan keluar peraturan revisi yang memungkinkan semua orang selama dia punya KTP, usia 17 tahun bisa mendapatkan bantuan pembelian kendaraan listrik. Pemerintah juga memberikan bantuan untuk masyarakat yang ingin motornya diubah dari konvensional menjadi motor listrik," kata Rachmat.

Selain penggunaan kendaraan listrik, pemerintah juga fokus pada upaya menjaga kesehatan masyarakat dari dampak buruk polusi udara di Jakarta, seperti kebijakan bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) yang dilakukan oleh Pemprov DKI.

Kebijakan ini, kata Rachmat, bukan saja mengurangi risiko orang-orang terpapar polusi, tetapi juga pembakaran bersumber kendaraan pribadi.

Baca: Polusi Cekik Warga, Klaim Asuransi Akibat ISPA Meroket

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Potret 'Langit Kelabu' Polusi DKI Jakarta Disorot Media Asing