Terima Laporan APBN 2022, DPR Soroti 16 Temuan BPK
Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
24 August 2023 13:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Kinerja perekonomian Indonesia sepanjang 2022 berhasil menunjukkan performa yang luar biasa. Defisit APBN Tahun 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3% yakni 2,38%, lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 4,57%.
Angka ini jika dibandingkan APBN awal dan Perpres 98/2022 jauh lebih rendah yaitu Rp868 triliun di APBN awal dan Rp840,2 triliun di Perpres 98/2022.
Sementara itu, keseimbangan primer sebagaimana APBN awal direncanakan Rp462,2 triliun, kemudian diubah menjadi Rp434,4 triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Namun nyatanya, realisasinya hanya Rp78 triliun.
Pencapaian ini pun telah dilaporkan pemerintah kepada DPR. Hari ini, Kamis (24/8/2023), sidang Paripuna DPR RI menyampaikan pandangan atas Laporan Pertanggungjawaban atas APBN 2022.
Sejumlah fraksi DPR pun memberikan tanggapannya. Salah satu yang paling disoroti adalah kebijakan fiskal di masa pandemi dan laporan 16 temuan BPK dalam LKPP 2022.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan I Wayan Sudirta menuturkan bahwa desain fiskal dan postur APBN yang sesuai dengan ketentuan. Bahkan, konsolidasi fiskal untuk menekan defisit kembali ke level di bawah 3% berhasil dilakukan lebih awal.
"Konsolidasi fiskal telah terlaksana 1 tahun lebih cepat dari uu 2 2020. Capaian ini memperlihatkan apbn 2022 sesuai dengan ketentuan," ujarnya.
Dia pun mengapresiasi pencapaian opini WTP pada LKPP tahun anggaran 2022.
Namun, PDIP tetap meminta pemerintah untuk menjawab 16 permasalahan yang dipertanyakan BPK terkait dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Kemudian, dia meminta pemerintah menjelaskan skenario penurunan rasio utang di tahun-tahun mendatang dan menyiapkan laporan progres proyek nasional di 2022.
"Pemerintah wajib menyampaikan kinerja pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan. Terumata PMN yang Rp 2.900 triliun hingga 2022."
Partai Golkar yang diwakili anggotanya Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi penerimaan yang mencapai Rp 2.635,8 trilin atau 116% dari target pada 2022 lalu.
Namun, Golkar meminta penjelasan lebih rinci tentang piutang tidak tertagih pada piutang jangka pendek sebesar RP 324,4 triliun atau atau 63,4 % dari nilai penurunan ekuitas.
Bobby mengatakan partainya juga menyoroti Silpa senilai Rp 130,5 triliun pada 2022 yang menyebabkan penumpukan SAL mencapai Rp 478 triliun atau menyentuh Rp 500 triliun.
"Namun Golkar mengapresiasi langkah pemerintah yang menggunakan Rp 143 triliun pada 2022. Langkah ini menghasilkan efisiensi dalam APBN 2022," ungkapnya.
Senada dengan PDIP, Gerindra juga mengapresiasi opini WTP atas LKPP 2022 dan tetap mendorong pemerintah untuk merespons 16 temuan BPK.
M. Hekal, anggota Partai Gerindra yang merupakan Wakil Ketua Komisi VI, mengungkapkan pihaknya juga mengapresisi pencapaian defisit APBN yang berhasil ditekan, serta penerimaan pajak dan penerimaan dividen yang meningkat pada 2022.
Gerindra pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan fokusnya di sektor manufaktur yang pertumbuhannya menyusut. Gerindra berharap pemerintah bisa fokus pada sektor ini guna menguatkan pertumbuhan ekonomi.
Nasdem yang diwakili Charles Meikyansyah dari Komisi VI, memberikan apresiasi yang sama terkait dengan opini WTP.
"Nasdem memandang WTP untuk pemerintah pusat merupakan konsistensi dari kerja keras pemerintah untuk transaparansi pelaksanaan APBN," ungkap Charles.
"Nasdem memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah dalam mempertahankan WTP tersebut," tambahnya.
Lebih lanjut, Anggota fraksi PKB Ela Siti Nuryamah meminta pemerintah memprioritaska sektor pertanian ke depannya. Kemudian, PKB menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pada 2022 memicu peningkatan angka kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah ke depannya harus mencari formula tepat untuk mengatasi kenaikan BBM.
Terkait dengan rasio gini 0,381 yang dinilai stagnan dan tidak menurunkan ketimpangan pada 2022, PKB meminta pemerintah melakukan pembangunan yang lebih inklusif
"Terkait penanganan Covid, PKB apresiasi kinerja pemerintah menangani pandemic. Pemerintah berhasil menggunakan apbn untuk meredam dampak pandemi," ungkap Ela.
PKB juga mengapresiasi WTP BPK terhadap LKPP, namun LHP BPK menunjukan adanya 16 catatan terkait dengengan sistem pengendalian internal.
"PKB meminta segera diselesaikan sesuai rekomendasi bpk. PKB menyatakan persetujuannya dapat dibahas ke tahap selanjutnya," kata Ela.
Fraksi partai Demokrat yang diwakilkan oleh Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyoroti pencapaian asumsi makro. Dalam laju pertumbuhan ekonomi, demokrat menyoroti kualitas pertumbuhan yang belum memberikan dampak signifikan terhadap turunnya angka kemisknan.
Ini tercermin dari angka kemiskinan September 2022 hanya menurun 0,1 %. Sementara itu, tingginya tinkat inflasi telah berdampak pada naiknya kemiskinan pada September 2022 yang mencapai 26,36 juta jiwa, atau bertambah 0,2 juta dibandingkan Maret 2022.
Demokrat juga berpandangan mengenai peningkatan jumlah kewajiban yang tidak terkendali akan mengancam keberlangsungan fiskal pemerintah di masa akan datang.
"2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan PCPEN realisasi Rp 396,2 triliun dari total Rp 455,6 triliun, pemerintah perlu mencari formula yang tepat untuk pengganti PEN, yang digunakan untuk Perlinsos agar roda ekonomi bergerak ke arah positif," tegasnya.
Dari catatan di atas, Demokrat meminta pemerintah harus menyelesaikan disparitas pendapatan serta pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Kedua, penyaluran Perlinsos harus dimaksimalkan untuk mengentaskan kemiskinan.
Ketiga, Terhadap pelaksanaan APBN 2022, Demokrat meminta pemerintah untuk mengevaluasi penganggaran 2023 dan penyusunan RAPBN 2024, terutama terhadap hasil BPK atas LKPP yang terdiri dari 16 temuan. Dia meminta pemerintah segera menindaklanjuti temuan BPK itu.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Mantan Pejabat OJK, DPR Uji Calon Anggota BPK Pekan Depan
Most Popular