Pak Jokowi, Tak Cuma Subsidi, Mobil Listrik Butuh 4 Jurus Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan menggelontorkan serangkaian insentif untuk memacu investasi dan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekosistem industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Tanah Air.

"Pidato Nota Keuangan Presiden yang menyinggung langkah pemerintah untuk mendukung hilirisasi melalui EV (electric vehicle/ kendaraan listrik) menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi melalui sektor otomotif yang ramah lingkungan," kata Pengamat Otomotif Yannes Martinus Pasaribu kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (23/8/2023).

"Langkah-langkah seperti menggelontorkan insentif dapat memberikan dorongan yang diperlukan untuk memacu adopsi kendaraan EV dan seluruh rantai ekosistem industri terkait," ujarnya.

Baca: Mobil Listrik Paling Laris di RI Ternyata Model Merek Ini!

Hal itu, lanjut Yannes, menunjukkan komitmen pemerintahan Jokowi mendukung industri kendaraan listrik di Indonesia dengan langkah-langkah yang signifikan.

"Namun ada upaya lebih lanjut untuk diperkuat khusus untuk ekosistem EV di Indonesia," imbuh dia.

Dia menjabarkan, ada 4 hal yang harus dikerjakan pemerintah untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.

Pertama, katanya, penguatan riset hilirisasi dari seluruh perguruan tinggi bereputasi di Indonesia.

"Dan harus dilibatkan oleh para pemain EV yang ada di Indonesia," katanya.

Baca: Alasan di Balik Rencana Subsidi Modif Motor Listrik Rp10 Juta

Kedua, lanjutnya, pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam aspek maintenance EV yang kompeten mulai dari tingkat SMK.

"Ini demi menjawab lonjakan kebutuhan SDM (sumber daya manusia) Indonesia yang kompeten dalam bidang EV. Saat ini Indonesia tidak bersiap apa pun terkait peningkatan jumlah dan kompetensi SDM di dunia pendidikan menengah dan tinggi, yang dikhususkan untuk mengantisipasi lonjakan pertumbuhan EV yang akan terjadi," tukasnya.

Ketiga, ujar Yannes, peningkatan edukasi publik sejak usia pendidikan dasar di sekolah-sekolah. Terkait pentingnya berkontribusi aktif dalam menumbuhkembangkan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan.

"Keempat, perlu memastikan berlangsungnya tata kelola environmental, social and governance (ESG) yang tangguh untuk memperkuat dampak positif kebijakan Presiden tersebut," katanya.

"Sehingga, semakin dapat menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri ini. Dan, berkontribusi pada transformasi ekonomi nasional menuju negara maju," kata Yannes.

Seperti diketahui, pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi ke sektor industri hijau, salah satunya ekosistem bisnis mobil listrik.

Diantaranya, tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk impor, pengurangan PPN, hingga pengurangan pajak terkait properti atau PBB.

Baca: Perang Mobil Listrik Buatan China Makin Keras, Ini Buktinya

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, rangkaian kebijakan insentif itu terbukti membuat berkembangnya iklim investasi transisi energi dan investasi ramah lingkungan di Indonesia.

"Salah satunya rantai pasok kendaraan listrik," kata Febrio dalam acara Seminar on Energy Transition Mechanism: ASEAN Country Updates di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Sebelumnya, saat pidato Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, (16/8/2023), Presiden mengatakan, serangkaian insentif kendaraan listrik akan digelontorkan di tahun 2024.

"Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan, baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas," sebutnya.

"Dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan di banyak negara seperti di Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia," kata Jokowi.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Tak Punya UU Mobil Listrik, ESDM Ungkap Alasannya