Pemprov: Baru 13% ASN DKI Jakarta Lakukan WFH

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan uji coba kebijakan work from home (WFH) 50% bagi ASN DKI demi menekan polusi udara di Jakarta kemarin, Selasa (22/8/2023).

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta yang melaksanakan work from home (WFH) baru sebesar 13%.

"Dari jumlah itu kemarin yang melakukan WFH baru 13 persen, sekitar 2.000-an orang," kata Etty dikutip Detikcom, Selasa (22/8/2023).

Seperti diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah memutuskan meningkatkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menjalankan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) menjadi 75%.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan jumlah ASN yang melakukan WFH sebanyak 50% saat kegiatan Konferensi Tingat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN. Dengan catatan, ASN tersebut tidak bekerja di sektor pelayanan publik.

Heru menjelaskan uji coba WFH terhadap ASN dilakukan selama tiga bulan mulai 21 Agustus sampai dengan 21 Oktober, dengan skema 50% WFH dan 50% bekerja secara fisik. ASN yang dikecualikan dari kebijakan WFH, yakni yang bersinggungan dengan layanan publik, seperti pegawai di rumah sakit dan sekolah.

Namun, kebijakan WFH akan ditingkatkan dari 50% menjadi 75% terhadap ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat KTT ASEAN berlangsung pada 4-7 September. Menurut Heru, selain untuk menekan polusi udara, kebijakan WFH juga diterapkan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, khususnya saat KTT ASEAN dilaksanakan.

Heru menyebutkan bahwa ASN di lembaga dan kementerian juga akan menerapkan kebijakan WFH, seperti yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta.