Makin Gawat! RI Ajak Tetangga Lawan 'Malapetaka Besar'

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk berinvestasi di Indonesia demi berkontribusi aktif menurunkan emisi karbon, melalui sektor bisnis transisi energi hingga industri hijau. Ini karena dana yang pemerintah punya tak cukup untuk menurunkan emisi karbon yang membuat malapetaka pemanasan global.

Target pengurangan emisi yang kini disebut Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) sebesar 31,89% atau setara dengan 912 juta ton CO2 pada 2030. Sebelumnya, Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon 29% atau setara dengan 835 juta ton CO2. Sedangkan dengan dukungan internasional bisa menjadi 43,2%.

Baca: Megawati: Kalau Putin Mau Habisi Ukraina Itu Satu Hari, Dang!

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, dengan ambisi penurunan emisi tersebut kebutuhan dana yang diperlukan Indonesia sebesar US$ 281 miliar. Besaran itu hanya bisa dipenuhi melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia sendiri serta sektor swasta.

"Indonesia menyadari kebutuhan pembiayaan sangat besar untuk mendukung target ambisius ini," kata Febrio dalam acara Seminar on Energy Transition Mechanism: ASEAN Country Updates di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Foto: Kepala BKF Febrio Kacaribu saat menjadi narasumber dalam seminar on Energy Transition Mechanism: ASEAN Country Updates di Jakarta, Rabu (23/8/2023). (YouTube/Kemenkeu)

Dukungan dari pemerintah sendiri untuk membiayai penurunan emisi gas rumah kaca itu adalah melalui Penandaan Anggaran Perubahan Iklim atau Climate Budget Tagging (CBT) untuk tingkat nasional dan daerah. Nilainya hingga 2021 baru sebesar US$ 20 miliar atau sekitar 8% dari total kebutuhan hingga 2030.

Baca: Jokowi Datangi Geng Rusia-China, Mau Gabung? Ini Jawab Istana

Oleh sebab itu, ia mengajak para audiens atau delegasi dalam acara yang menjadi side event ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) Keketuaan Indonesia 2023 untuk turut serta dalam investasi atau pembiayaan tersebut, sebab masih besarnya ruang dari pihak swasta ataupun pihak lain.

"Indonesia jelas membuka diri untuk transisi dan green bisnis. Jadi pemerintah sudah menunjukkan komitmennya. Kita mempersiapkan kebijakannya dan sekarang kita melihat peluang bisnisnya, karena pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua ini sendiri," tegas Febrio.

Pemerintah Indonesia menurutnya juga telah menyediakan berbagai insentif untuk mendorong investasi tersebut, di antaranya melalui insentif fiskal berupa tax holiday, tax allowances, fasilitas untuk PPn atau VAT, import duty dan juga property tax involve.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI & Dunia Tak Cuma Terancam 1 Petaka Pak Jokowi, Ada 4!