ESDM Ungkap 2 Nama PLTU yang Siap Dipensiunkan Dini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia terus mengkaji rencana penghentian operasional sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lebih cepat dari rencana awal alias pensiun dini. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan setidaknya terdapat dua kandidat PLTU yang masuk dalam program pensiun dini. Keduanya yakni PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon-1.

"Kita terus memastikan, kalau kandidatnya kan sekarang dua yang Cirebon sama Pelabuhan Ratu, tapi tidak terbatas itu kita juga lihat yang lain," kata Dadan saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Selasa (22/8/2023).

Deputi Koordinator Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 1-2 proyek PLTU untuk dipensiun dinikan. Dia klaim pihaknya sudah mendapatkan support dari berbagai lembaga internasional.

"Saat ini sudah ada beberapa proyek yang dikaji oleh teman-teman dan ada beberapa kandidat yang di-propose untuk lakukan ETM (Energy Transition Mechanism). Kita dapat support lembaga internasional ADB (Asian Development Bank), kemdian dari INA, juga pemerintah juga melihat ini ada 1-2 proyek yang kita dorong dalam waktu dekat," ujarnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Selasa (22/8/2023).

Walaupun begitu, Rachmat mengatakan bahwa masih ada biaya yang harus dikeluarkan Indonesia untuk memensiunkan PLTU. Dia mengungkapkan bahwa dengan menghapus PLTU artinya akan menghapus investasi tersebut dari buku investasi pemerintah.

"tapi di satu sisi, ini juga ada biaya, intinya kita harus menghapus buku investasi di pemerintah bentuknya apakah biayanya dapat support negara-negara yang janjikan untuk mendukung atau bentuk pinjaman yang harus kita bayar dan menambah utang kita," tambahnya.

Dengan begitu, Rachmat menegaskan bahwa Indonesia harus memastikan pendanaan yang didapatkan tersebut merupakan dana hibah atau dalam bentuk pinjaman agar manfaat yang didapatkan Indonesia bisa lebih optimal. "Ini yang harus kita pastikan agar benefit bisa optimal," tandasnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyampaikan upaya untuk mempercepat pensiun dini PLTU batu bara sangat bergantung pada pendanaan internasional. Salah satunya melalui pendanaan transisi energi yang dihimpun Just Energy Transition Partnership atau JETP senilai US$ 20 miliar untuk pensiun dini PLTU.

Executive Vice President of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani mengatakan program pensiun dini PLTU sejatinya hanya bergantung dari bantuan pihak internasional. Pasalnya, program ini sendiri tidak ada di dalam target Nationally Determined Contribution (NDC).

"Itu sangat tergantung dari adanya dukungan pendanaan. Khususnya dari internasional. Karena kalau kita melihat target NDC indonesia itu, tidak ada dalam NDC itu kita menargetkan pemensiunan batu bara," ujarnya saat ditemui usai acara Green Economic Forum, Senin (22/5/2023).

Oleh sebab itu, PLTU batu bara yang sudah waktunya pensiun, maka akan dipensiunkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Namun, tidak menutup kemungkinan ada upaya percepatan pensiun dini dengan catatan pendanaan dari luar.

"Jika mengharapkan pensiun lebih awal tentu harus dukungan internasional karena ini bukan menjadi bagian dari target Indonesia secara voluntary ke paris agreement," kata dia.