Larangan Ekspor Mineral-Hilirisasi, MPR: Pemerintah Konsisten

Jakarta, CNBC Indonesia - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendukung program hilirisasi sumber daya alam, khususnya dari sektor pertambangan, yang sudah digencarkan pemerintah beberapa tahun belakangan ini.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai, kebijakan hilirisasi mineral yang dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral mentah menunjukkan konsistensi pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas industri nasional.

Dia mengatakan, peningkatan kualitas industri nasional ini bisa mendorong paradigma sirkularitas guna mendorong pembangunan ekonomi nasional.

"Paradigma sirkularitas tentunya hanya dapat berjalan ketika kualitas industri nasional, sudah mampu secara seksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir, sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang hilirisasi mineral, emas, bauksit, nikel, tembaga dan bijih besi. Mineral tersebut didorong untuk proses hilirisasi, yang dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral mentah. Kebijakan ini menunjukkan konsistensi pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas industri nasional," papar Bambang dalam pidato sidang tahunan MPR RI tahun 2023 di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Bambang mengatakan, diperlukan perubahan mindset pembangunan yang melekat di masing-masing stakeholder, baik di kalangan pemerintah, pelaku bisnis maupun masyarakat, agar terjadi kolaborasi multi pihak, untuk menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan, yang berkualitas serta berkelanjutan.

"Hal itu dapat diwujudkan dengan mempromosikan model ekonomi yang berbasis sirkularitas, atau mengupayakan efisiensi sumber daya, serta upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri, untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang," tuturnya.

Dia mengatakan, sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1990-an, Indonesia masih bergantung pada sumber daya alam, seperti minyak mentah, gas alam, batu bara, dan hasil alam lainnya. Sumber daya alam tersebut masih menjadi penopang sumber devisa negara.

Namun, kekayaan alam yang luar biasa besar tersebut, menurutnya tak berdaya di tengah situasi global yang berubah dan melahirkan badai ekonomi besar di kawasan.

"Kita menyadari bahwa kita tidak dapat bergantung pada sumber daya alam mentah. Pemerintah telah bekerja keras dan meyakinkan seluruh stakeholder, agar berpartisipasi aktif dalam proses hilirisasi, dengan berinvestasi langsung di Indonesia untuk membangun, dan mengembangkan kapasitas industri domestik, sebagai penyerap sumber-sumber mineral," paparnya.

Dia mengatakan, sumber daya alam mentah yang ada harus mampu dikelola sendiri di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi, dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Hilirisasi industri adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945," ucapnya.