Ranking Negara Paling Kompetitif 2023, RI Salip Jepang Lho!

Jakarta, CNBC Indonesia - Institute for Management Development (IMD) Swiss dan Lembaga Management FEB UI bekerja sama mengeluarkan riset bertajuk World Competitiveness Ranking 2023. Dalam laporan kali ini, peringkat Indonesia naik dari rangking 44 pada 2022 menjadi 34 pada 2023 dari 64 negara yang dikalkulasi.

Tahun ini, rangking Indonesia dengan nilai daya saing 70,75 itu sukses menduduki peringkat di atas Jepang yang berada di peringkat 35 dengan skor 67,64, Spanyol peringkat 36 dengan skor 67,22, India peringkat 40 dengan skor 64,63, serta Italia dengan skor 63,32 di peringkat ke 41. Namun, masih di bawah Malaysia di peringkat 27 dengan skor 75,75 dan Thailand peringkat 30 dengan skor 74,54.

Peringkat 1 diisi oleh Denmark dengan skor 100, diikuti Irlandia yang peringkat 2 dengan skor 99,71, Swiss peringkat 3 dengan skor 99,31, Singapura peringkat 4 dengan skor 97,44, dan Belanda yang menempati posisi ke 5 dengan skor 95,58.

Direktur Eksekutif LM FEB UI Willem Makaliwe menjelaskan, kenaikan peringkat Indonesia itu didasarkan pada analisis data kinerja perekonomian Indonesia sampai dengan 2022 serta penilaian para pelaku usaha terkait persepsi kondisi lingkungan bisnis yang dihadapi.

Kegiatan riset di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Management FEB UI dan Nu PMK yang bertindak sebagai mitra IMD di Indonesia: Metode penilaian daya saing didasarkan dari penilaian 4 komponen, yaitu Kinerja perekonomian, Efisiensi pemerintahan, Efisiensi bisnis, dan Infrastruktur.

"Ada dua metode dengan interview 100 responden yang mewakili respons dari dunia usaha yang mewakili negara masing. Ada total 350 indikator yang dihitung dan prosesnya disiplin, ini IMD memang rutin melakukan ini," kata dia dalam acara Indonesia Competitivenss Ranking 2023 di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Dari riset itu, kenaikan peringkat Indonesia dipengaruhi oleh seluruh komponen yang dinilai. Komponen yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah kinerja perekonomian dan efisiensi bisnis.

Peringkat kinerja perekonomian mengalami kenaikan dari yang sebelumnya berada di posisi 42 menjadi 29 di 2023, naik sebesar 13 peringkat. Faktor yang menjadi kekuatan pada komponen ini meliputi pertumbuhan PDB, kestabilan harga BBM, serta pertumbuhan ekspor dan investasi. Sementara kelemahan pada komponen ini adalah menurunnya lapangan pekerjaan di Indonesia.

Pada komponen efisiensi bisnis, Indonesia berada di peringkat ke 20 pada 2023 dari yang asalnya 31 di tahun sebelumnya. Peningkatan yang juga terbilang tinggi, dengan jumlah kenaikan 11 peringkat. Adapun, pada komponen ini, faktor yang menjadi kekuatan adalah pada pertumbuhan angkatan kerja, remunerasi profesional, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta akses pada layanan keuangan.

Efisiensi pemerintahan merupakan salah satu komponen dengan kenaikan peringkat yang tidak signifikan. Indonesia menempati peringkat ke 31 di tahun ini, dari yang sebelumnya berada di posisi ke 35, hanya mengalami peningkatan sebesar 4 peringkat.

Pada komponen ini, faktor yang menjadi kekuatan meliputi efektivitas APBN, kemudahan prosedur memulai bisnis, serta rasio cadangan mata uang asing per kapita. Sementara itu, kelemahannya adalah pada penerimaan pajak, distribusi pendapatan, serta ketidakstabilan situasi politik.

Komponen dengan peningkatan peringkat yang paling rendah adalah infrastruktur. Indonesia hanya berhasil naik 1 peringkat dari tahun 2022, dari yang asalnya berada di posisi ke 52, naik menjadi 51.

Faktor yang menjadi kekuatan adalah komponen biaya telekomunikasi seluler, rasio pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), terjaganya jumlah paten yang dihasilkan, sebaran fasilitas layanan kesehatan, rasio pengguna komputer, serta efektivitas pengeluaran pada bidang kesehatan dan pendidikan.

Untuk menguatkan daya saing Indonesia pada tingkat global, LM FEB Universitas Indonesia mengagas 5 poin prioritas untuk diimplementasikan. Pertama, mengawal reformasi pemerintahan secara persisten; kedua, percepatan pengembangan ekonomi luar Jawa; ketiga, menyempurnakan infrastruktur digital; keempat, berkomitmen dalam transisi energi, dan kelima, mendukung pengembangan tenaga kerja berkompetensi tinggi.

"Tentu kita harus perbaiki birokrasi dan juga ada indeks indikator yang lemah, seperti pada 2015 itu indeks korupsi kita masih 88 dari 166 negara, di 2020 di atas 100 jadi peringkatnya menunjukkan kemunduran. Tentu perbaikan reformasi birokrasi dan good governance ditingkatan ini akan perbaiki citra dan menumbuhkan kepastian hukum," ujar Head of Consulting and Research LM FEB UI Bayuadi Wibowo dalam kesempatan yang sama.