Internasional
Ukraina Ngenes! Lagi Perang, Pejabat Korupsi-Plesiran ke LN
Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia
27 July 2023 20:00
Jakarta, CNBC Indonesia - Skandal menggegerkan internal Pemerintah Ukraina. Bahkan, skandal-skandal itu mencuat saat negara itu dalam keadaan perang melawan Rusia.
Dikutip BBC International, pihak berwenang Ukraina sedang menyelidiki dugaan seorang anggota parlemen, Yuriy Aristov, yang disebut pergi berlibur ke Maladewa bersama keluarganya. Padahal, aturan negara itu melarang pejabat untuk pergi liburan ke luar negeri, saat Ukraina masih terus diserang Rusia.
Biro Investigasi Negara (SBI) mengatakan penyelidikan awal menemukan bahwa Aristov telah berada di pulau pribadi Ithaafushi di Maladewa pada pertengahan Juli bersama istri dan anak-anaknya. Ia disebutkan pergi saat terdaftar sedang cuti sakit.
"Aristov berada di luar negeri dari 5 Juni hingga 22 Juli, pertama kali berangkat untuk perjalanan bisnis tiga hari ke Polandia. Ia pertama kali terlihat di Maladewa oleh media Ukraina," tulis keterangan SBI dikutip Kamis (27/7/2023).
Saat ini, penyelidikan kasus ini dimasukan dalam penelusuran pelanggaran pidana dengan hukuman maksimal 3 tahun penjara. Sementara itu, Aristov telah menyerahkan surat pengunduran diri yang akan dibahas dalam sesi parlemen berikutnya.
Hal ini terjadi setelah sebelumnya Kyiv diguncang kasus korupsi. Januari lalu, Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU) menangkap Wakil Menteri Pertama Pembangunan Masyarakat dan Wilayah, Vasyl Lozynkiï, yang dicurigai melakukan penggelapan.
"Vasyl Lozynkiï diduga menerima 370 ribu euro (Rp 6,1 miliar) untuk memfasilitasi penyelesaian kontrak pembelian peralatan dan generator dengan harga yang dinaikkan," kata NABU dalam siaran pers.
Selain Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Wilayah, dugaan korupsi juga mengguncang Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Ukraina. Media negara itu menuding bahwa Kemenhan menyetujui kontrak untuk memasok makanan kepada tentara di garis depan dengan harga 'dua hingga tiga' kali lipat dari harga normal.
Menurut situs berita ZN.UA, kontrak tersebut berjumlah 320 juta euro (Rp 4,8 triliun) untuk tahun 2023.
Dugaan korupsi ini kemudian membuat Presiden Volodymyr Zelensky turun tangan. Dalam sebuah pernyataan terbaru, ia menyebut penyalahgunaan dana publik dan penerimaan suap sebagai "pengkhianatan terhadap prinsip negara, pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat".
Zelensky menegaskan bahwa penindakan praktik korupsi di negaranya sesuai dengan prinsip Uni Eropa (UE), di mana Kyiv mendorong keanggotaan blok itu. Diketahui, UE telah berulang kali mendesak Kyiv untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam reformasi peradilan dan perjuangannya melawan korupsi.
"Dan saya tidak ingin mendengar alasan lagi. Dan tidak ada orang lain yang melakukannya. Ukraina tidak memberi Anda waktu lagi. Jika Anda bekerja untuk Ukraina, Anda dibutuhkan oleh Ukraina, jika tidak, Anda tidak dibutuhkan," katanya.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Zelensky Pening, Pemerintahan Ukraina Diguncang Skandal
Most Popular