Menteri Bahlil: IMF Tak Mau Indonesia Jadi Negara Maju!

Jakarta, CNBC Indonesia - Belum lama, Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar meninjau ulang kebijakan hilirisasi nikel. Bahkan rencana pemberlakuan terhadap komoditas lain, menurut IMF sebaiknya dihapus.

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengungkapkan IMF maupun lembaga internasional dengan pandangan yang sama, tidak ingin melihat Indonesia menjadi negara maju.

"Lembaga-lembaga ini tak ingin negara ini maju, jadi mereka membuat antitesa," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (21/7/2023)

Baca: Investasi Singapura No.1 di RI Semester I, Tembus US$7,7 M!

Pemerintah, lanjut Bahlil akan tetap konsisten dalam menjalankan kebijakab hilirisasi. Sekalipun banyak protes yang dilayangkan terhadap Indonesia.

"Kita tetap konsisten untuk mendorong insentif yang lebih baik lagi," tegas Bahlil.

IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.

IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia.

"Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," kata IMF dalam laporannya Article IV Consultation.

Baca: Colek Ganjar, Bahlil: Jateng Tak Masuk Top 5 Tujuan Investasi

Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisis rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.

"Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif," tambahnya.

Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Realisasi Investasi RI Kuartal 2 Tembus Rp349 T, Tumbuh 15,7%