PBB: Ada 3,3 Miliar Orang Hidup di Negara Gagal

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan bahwa 3,3 miliar orang tinggal di negara yang membelanjakan anggaran negaranya lebih banyak untuk membayar bunga utang ketimbang untuk belanja pendidikan dan kesehatan.

Ini menurutnya, merupakan hasil kajian PBB atau United Nations yang telah dipublikasikan dalam laporan bertajuk "A World of Debt". Dalam laporan itu, disebutkan bahwa utang publik global pada 2022 telah mencapai US$ 92 triliun, naik dari 2002 sebesar US$ 17 triliun.

Total utang itu pun 30% nya ditanggung negara-negara berkembang dengan beban bunga jauh di atas negara-negara maju. Di Amerika Serikat beban bunga utang hanya 3,1% dan di Jerman 1,5%. Sedangkan di Asia dan Oceania 6,5%, Amerika Latin dan Karibia 7,7%, serta Afrika 11,6%.

Akibatnya, belanja untuk pembayaran bunga utang tumbuh lebih cepat daripada belanja publik lainnya. Untuk pembayaran bunga utang pertumbuhannya mencapai 60,4%, kesehatan 54,7%, investasi 41,1%, dan pendidikan 40,8%.

Sebanyak 3,3 miliar penduduk dunia atau hampir setengah dari penduduk bumi yang 7,8 miliar kata Antonio pun tinggal di negara-negara itu. Ini menurutnya adalah tanda 3,3 miliar penduduk dunia hidup di negara yang menghadapi kegagalan sistemik keuangan global.

"Sekitar 3,3 miliar orang-hampir separuh umat manusia tinggal di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk pembayaran bunga utang daripada untuk pendidikan atau kesehatan," tegas Antonio saat konferensi pers peluncuran laporan dikutip Kamis (20/7/2023).

"Utang tersebut dinilai tidak menimbulkan risiko sistemik terhadap sistem keuangan global. Ini adalah fatamorgana. 3,3 miliar orang lebih dari sekedar menghadapi risiko sistemik. Ini adalah kegagalan sistemik," tuturnya.

Mengutip pernyataan Sekjen PBB itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan melalui akun twitter nya mengatakan, Indonesia menjadi bagian negara yang masuk sebagai negara gagal sistemik.

Menurutnya, tercermin dari kondisi APBN 2022 yang mengalokasikan anggaran untuk membiayai kesehatan hanya sebesar Rp 176,7 triliun, jauh lebih tinggi dari realisasi pembayaran bunga pinjaman Rp 386,3 triliun.

"Indonesia masuk negara gagal sistemik. APBN 2022: Biaya Kesehatan Rp 176,7 T; Bunga pinjaman: Rp 386,3 T," dikutip dari akun @AnthonyBudiawan.

Merespons pernyataan ini, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah. Menurutnya, anggaran untuk kesehatan dan pendidikan Indonesia lebih tinggi ketimbang anggaran untuk membiayai bunga utang.

Yustinus berpendapat, ini dapat dilihat dari realisasi anggaran untuk pendidikan yang sebesar Rp 472,6 triliun ditambah dengan anggaran kesehatan yang sebesar Rp 176,7 triliun. Sedangkan belanja bunga utang hanya Rp 386,3 triliun.

"Penilaian ini tidak berdasar! Indonesia bukan negara gagal. Justru kita masuk "upper middle income country" dg pertumbuhan ekonomi stabil & tinggi 5%. Total anggaran pendidikan & kesehatan 2022 adalah Rp 649 T atau 168% dari belanja bunga Rp 386 T," kata Prastowo dikutip dari akun @prastow.