Proyek RI di Natuna Kena Dampak Sanksi Rusia, Ini Ceritanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan rencana pengembangan Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) Tuna di perairan Natuna terimbas sanksi Uni Eropa dan Pemerintah Inggris kepada Rusia.

Pasalnya, salah satu perusahaan pemegang hak partisipasi di pengelolaan lapangan ini berasal dari Rusia, yakni Zarubezhneft. Sementara, pemegang hak partisipasi lainnya sekaligus operator blok migas ini yaitu Premier Oil merupakan perusahaan asal Inggris.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan, rencana pengembangan Blok Tuna saat ini masih terganjal perihal pembiayaan. Pasalnya, di dalam kontrak migas bagi hasil Cost Recovery, seluruh pembiayaan proyek harus dibagi para pemegang hak partisipasi.

"Masalahnya sekarang di pembiayaan proyek nanti kan Cost Recovery, kalau masih partner kan dibagi, nah itu yang nggak bisa dilakukan oleh Harbour (induk Premier Oil) karena ada transaksi. Jadi sekarang yang biayai Harbour," ungkap Tutuka saat wawancara khusus bersama CNBC Indonesia, dikutip Jumat (14/7/2023).

Oleh sebab itu, ia berharap agar konflik Rusia dan Ukraina yang saat ini masih berlangsung dapat segera mereda. Dengan demikian, pengembangan proyek Blok Tuna dapat segera dikebut.

Sebelumnya, perusahaan induk dari Premier Oil, yakni Harbour Energy mengungkapkan pemerintah Indonesia sejatinya telah memberikan persetujuan untuk rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) Lapangan Tuna pada Desember 2022 lalu. Namun demikian, pengembangan yang dilakukan bersama mitra asal Rusia yakni Zarubezhneft terganjal sanksi dari Uni Eropa dan Pemerintah Inggris.

"Pemerintah menyetujui rencana pengembangan lapangan Tuna di Desember. Namun, kemajuan lebih lanjut dipengaruhi oleh sanksi UE dan Inggris yang membatasi kemampuan kami sebagai operator untuk menyediakan layanan tertentu kepada mitra Rusia kami di Lapangan Tuna," ujar perusahaan dalam laporan tahunannya, dikutip Senin (13/3/2023).

Saat ini perusahaan tengah melakukan koordinasi dengan mitra terkait untuk mencapai solusi yang memungkinkan agar proyek ini dapat segera jalan.

Untuk diketahui, pada 2020 lalu, Premier Oil Tuna B.V. telah mendapatkan partner untuk mengelola Blok Tuna yakni dengan Zarubezhneft.

Zarubezhneft sendiri merupakan perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang dilaporkan mengakuisisi 50% hak partisipasi Blok Tuna melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd.

Baca: Raksasa AS Mulai Ngebor 'Harta Karun' Baru di Sumur Tertua RI

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dirjen Migas Buka-bukaan Dampak Sanksi Rusia ke Proyek RI